Dikritik Puan, Moeldoko Sebut Rencana Jokowi Tambah Wamen Bisa Berubah

Ketua DPR Puan Maharani menilai banyaknya wamen berpotensi menjadikan kerja pemerintah tak efisien.
Dimas Jarot Bayu
15 November 2019, 14:10
Enam wakil menteri, Moeldoko, Puan kritik wamen
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2019). Moeldoko mengatakan rencana penambahan enam wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju masih bisa berubah.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan rencana penambahan enam wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju masih bisa berubah. Apalagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum mengambil keputusan soal tambahan personel kabinet ini.

Wacana penambahan enam wamen ini mendapatkan kritik dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani. Puan menilai banyaknya pembantu menteri berpotensi menjadikan kerja pemerintah tak efisien.

“Ya baru rencana, bisa berubah. Namanya juga rencana,” kata Moeldoko di kantornya, Jakarta, Jumat (15/11).

(Baca: Kabar Jokowi Tambah 6 Wamen, Istana: Ada Wamendikbud & Wakil Panglima)

Advertisement

Sebelumnya Moeldoko menyebut Kepala Negara tengah menjaring nama-nama untuk menduduki posisi enam wamen. “Itu rencana, tapi saya belum bisa pastikan," kata Moeldoko akhir pekan lalu.

Juru bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman juga membenarkan bahwa Jokowi bakal menambah enam posisi pembantu menteri dalam kabinet. Jabatan yang tengah diproses yakni Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud), serta Wakil Panglima TNI.

Fadjroel mengatakan, Wamendikbud akan diangkat sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan pengangkatan Wakil Panglima TNI sesuai Perpres Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.

"Kami akan proses secepatnya (pemilihan wamen)," ujar Fadjroel beberapa hari lalu.

(Baca: Dihapus Gus Dur, Jokowi Munculkan Lagi Jabatan Wakil Panglima TNI)

Puan menilai penambahan enam wamen tak sesuai pernyataan Jokowi yang berencana memangkas birokrasi. “Jadi kalau bicara efisiensi, ya tentu saja itu tidak sesuai," ujar Puan awal pekan ini.

 

 

 

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait