5 Prioritas Jokowi di Periode Kedua, Tak Sebut Pemberantasan Korupsi

Lima hal yang akan dikerjakan Jokowi-Ma'ruf terkait SDM, infrastruktur, pemangkasan birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
20 Oktober 2019, 17:22
Jokowi, Korupsi, SDM.
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) dan Wapres Ma'ruf Amin membubuhkan tanda tangan disaksikan para pimpinan MPR saat upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan lima hal yang akan jadi prioritas dalam lima tahun pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin. Tidak penyebutan pemberantasan korupsi sebagai sasaran pemerintahan pada 2019- 2024.

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI periode 2019-2024 Jokowi mengatakan hal pertama yang akan dilakukan yakni membenahi Sumber Daya Manusia (SDM). Caranya dengan membangun SDM pekerja keras, terampil, dan menguasai teknologi.  Selain itu pemerintah juga akan mengoptimalkan kerja sama dengan industri demi membenahi kualitas manusia Indonesia.

“Mengundang talenta global bekerja sama dengan kita,” kata Jokowi di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, Minggu (20/10).

(Baca: Kali Ketiga Ditanya Perppu KPK, Jokowi Bungkam)

Prioritas kedua adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur. Nantinya proyek infrastruktur akan menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi. Tujuannya mendongkrak lapangan kerja baru.

“Serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat,” kata dia.

Ketiga adalah melanjutkan penyederhanaan regulasi. Mantan Walikota Solo itu juga mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan dua Undang-undang besar yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

“Masing-masing UU akan menjadi Omnibus Law yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU,” kata Jokowi.

(Baca: Resmi Dilantik, Jokowi Optimistis Indonesia Jadi Negara Maju di 2045)

Keempat, memangkas birokrasi dan prosedur besar-besaran. Jokowi bahkan ingin jumlah eselon dalam hierarki Aparatur Sipil Negara (ASN) disederhanakan jadi dua tingkat saja. Selain itu ancaman juga dilontarkan kepada menteri yang bekerja setengah hati.

“Bagi yang tidak serius, saya tidak memberi ampun. Pasti saya copot,” kata Jokowi.

Kelima adalah transformasi ekonomi dari mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) menuju manufaktur dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi. “Bagi kemakmuran bangsa dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Jokowi.

 

Video Pilihan

Artikel Terkait