Kasus Penangkapan Ananda dan Dandhy, LSM Tagih Komitmen Jokowi

Ameidyo Daud Nasution
27 September 2019, 15:05
Jokowi, Ananda Badudu, Dandhy Dwi Laksono.
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.
Penangkapan yang sempat dilakukan polisi kepada jurnalis Dandhy Laksono serta musisi dan aktivis Ananda Badudu hari Jumat (27/9) membuat Amesty International tagih janji Presiden Joko Widodo menjaga demokrasi.

Amnesty International Indonesia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) konsisten atas pernyataannya dalam menjaga demokrasi. Komitmen ini terkait penangkapan pendiri WatchDoc Documentary Dandhy Dwi Laksono serta musisi Ananda Badudu.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan penangkapan keduanya adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, terutama soal jaminan kemerdekaan berpendapat. Makanya, Usman meminta Jokowi bertindak tegas untuk menghentikan cara-cara seperti ini.

Advertisement

Dandhy sempat ditangkap dan dijadikan tersangka lantaran dituding menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sedangkan Ananda sempat dibawa ke Polda Metro Jaya dan diperiksa karena mengirim dana bantuan untuk demonstrasi mahasiswa. Namun saat ini keduanya telah dilepas.

“Jika tidak ada tindakan tegas, dapat diartikan Presiden membiarkan terjadinya pelanggaran HAM,” kata Usman dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9).

(Baca: Di Depan 40 Tokoh Senior, Jokowi: Jangan Ragu Komitmen Demokrasi Saya)

Usman mengatakan pemeriksaan Ananda karena aktivitas damai di media sosial tak boleh terjadi. Apalagi yang dilakukan wujud partisipasi warga negara yang ingin mengawal pemerintahan. Dia juga meminta aparat mencabut status tersangka Dandhy karena kasus yang cenderung direkayasa.

“Melepaskan Dandhy tidak cukup tanpa penghentian status hukumnya,’ ujar Usman.

Setara Institute juga meminta status tersangka Dandhy dicabut karena menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang diatur Pasal 28E UUD 1945. Hal yang disampaikan sutradara Sexy Killers itu juga bagian dari kontrol dari publik terhadap kebijakan pemerintah di Papua.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement