Kapolri: Ada yang Atur, Pola Rusuh Demonstrasi DPR Mirip 22 Mei

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, pihak yang menunggangi demonstrasi punya tujuan menjatuhkan pemerintah yang sah.
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
26 September 2019, 17:56
Kapolri, Demonstrasi, Kerusuhan.
ANTARA FOTO/RENO ESNIR
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri), saat rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan kericuhan yang terjadi saat demonstrasi pada 24-25 September 2019 digerakkan secara sistematis. Bahkan, Tito menilai pola kericuhan tersebut mirip dengan yang terjadi di depan gedung Bawaslu pada 21-23 Mei 2019. 

Tito menjelaskan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan pelajar awalnya berjalan damai, namun jelang malam menjadi ricuh. Makanya ia berkesimpulan ada pihak yang berupaya mengambil alih demonstrasi tersebut.

 “Artinya ada pihak-pihak yang mengatur (kericuhan) itu,” kata Tito di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Kamis (26/9).

(Baca: Wiranto Sebut Demonstrasi Ditunggangi untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi)

Tito  mensinyalir pihak yang menunggangi demonstrasi punya tujuan menjatuhkan pemerintah yang sah. Karena itu, polisi bakal bertindak tegas serta memperkuat pengamanan objek vital seperti Istana Kepresidenan dan gedung DPR.

“Kami juga sudah lakukan rapat teknis antara TNI, Polri, dan stakeholder lainnya,” kata Tito.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto juga menuding ada penunggang demonstrasi agar berakhir dengan kerusuhan. Motivasinya, ingin menggagalkan pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden.

(Baca: Pelajar Rencana Kepung DPR Setelah Terima Pesan Berantai)

Ia beralasan ricuh usai demonstrasi bukan dilakukan mahasiswa dan pelajar, namun para preman. Wiranto juga mengatakan, penunggang aksi juga ingin pelantikan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gagal.

 "Tatkala ada pihak lain dengan cara brutal untuk gagalkan ini, saya kira sudah melawan konstitusi," kata Wiranto.

 

 

 

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Video Pilihan

Artikel Terkait