Revisi KUHP Ditunda, DPR Urung Sahkan RUU Pemasyarakatan
Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Erma Suryani Ranik menyebut revisi Undang Undang Pemasyarakatan (PAS) batal disahkan dalam Rapat Paripurna hari ini. Ini karena revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) selaku induk peradilan pidana telah ditunda pembahasannya sehingga berdampak kepada aturan lembaga pemasyarakatan.
Dalam agenda Rapat Paripurna hari ini, RUU PAS jadi salah satu yang akan dibahas atau diputuskan pengesahannya oleh dewan. Sedangkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hari Senin (24/9) kemarin mengatakan DPR akan menunda pembahasan payung hukum bagi narapidana tersebut.
"Kalau RKUHP ditunda, ini (PAS) juga ditunda," kata Erma di kompleks gedung DPR RI, Jakarta,Selasa,(24/9).
(Baca: DPR Bawa RUU Pemasyarakatan ke Rapat Paripurna Hari Ini)
Erma menjelaskan DPR hari ini tetap mengagendakan RUU PAS dibahas lantaran telah masuk jadwal. Apalagi sebelumnya poin RUU PAS sudah disepakati dalam rapat kerja dengan pemerintah.
