UU KPK Direvisi, ICW Ramal Pemberantasan Korupsi di Masa Depan Suram
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di masa depan akan suram. Ini lantaran revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari Selasa (17/9) kemarin.
ICW menjelaskan suramnya melawan korupsi terlihat dari seluruh naskah yang disepakati dewan dan pemerintah malah membatasi serta memperlemah komisi antirasuah itu. “Upaya DPR bersama pemerintah kali ini dipastikan menuai banyak kecaman dari masyarakat,” demikian keterangan ICW yang diterima Katadata.co.id , Rabu (18/9).
(Baca: Meski Dikritik, DPR Tetap Sahkan Revisi UU KPK)
ICW juga memberi tiga catatan mengenai revisi payung hukum KPK. Pertama, pembahasan telah bermasalah secara formil lantaran tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019. Selain itu proses hingga pengesahan tidak melibatkan seluruh anggota DPR.
Kedua, poin revisi aturan main yang disepakati sulit diterima. Contohnya adalah Dewan Pengawas, kewenangan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3), penyadapan seizin Dewan Pengawas, hingga KPK yang menjadi cabang eksekutif.
“KPK punya kedeputian Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat yang pernah menjatuhkan sanksi pada Abraham Samad dan Saut Situmorang," tulis ICW. “Itu menandakan tak ada yang kebal hukum di KPK,” lanjut penjelasan tersebut.
