Wiranto: Pengibaran Bintang Kejora Tindakan Ilegal

Pemerintah setidaknya telah menangkap delapan orang terkait pengibaran bendera bintang kejora saat unjuk rasa di Jl. Merdeka Utara pada pekan lalu.
Image title
Oleh Fahmi Ramadhan
3 September 2019, 20:00
Papua, Bintang Kejora, Wiranto.
ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Menko Polhukam Wiranto (kiri) menyebut pengibaran bendera bintang kejora merupakan tindakan ilegal.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menegaskan pengibaran bendera bintang kejora di Indonesia merupakan perbuatan illegal. Apalagi menurutnya jika bendera itu diartikan sebagai simbol kebangsaan.

Pengibaran bendera bintang kejora tampak pada demonstrasi yang marak terjadi di berbagai wilayah Papua dan Papua Barat.  Tak hanya itu, bendera ini sempat dikibarkan saat massa berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan pekan lalu.

"Bendera yang lain tidak sah kecuali Merah Putih yang diakui oleh undang-undang," kata Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa, (3/9).

(Baca: YLBHI: Penangkapan Pengibar Bendera Bintang Kejora Terlalu Berlebihan)

Wiranto juga enggan menyinggung pernyataan mantan Menteri Perhubungan Freddy Numberi yang menyinggung bendera bintang kejora adalah bendera budaya. “Saya tidak akan berbicara mengenai itu," ujar dia.

Pemerintah setidaknya telah menangkap delapan orang terkait pengibaran bendera bintang kejora saat unjuk rasa di Jl. Merdeka Utara pada Rabu (28/8) lalu.  Ketua Pengembangan Organisasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Febi Yonesta menilai respons pemerintah dalam menyikapi aksi pengibaran bendera tersebut terlalu berlebihan. Dia menilai penangkapan tersebut sebagai bagian dari kriminalisasi kebebasan berekpresi. 

"Apa sih bahayanya bintang kejora, apakah dia bisa mengancam dan menggulingkan pemerintahan yang sah," ujarnya.

(Baca: Perindo Pecat Pimpinan DPP Kota Sorong yang Bawa 1.500 Bintang Kejora)

 Ia pun lalu membandingkan sikap pemerintah dengan cara almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dalam menangani Papua ketika dia menjabat sebagai Presiden RI yang keempat. Gus Dur saat itu memperbolehkan bendera bintang kejora berkibar, asalkan lebih rendah dari Merah Putih.

"Justru tindakan tindakan kriminalisasi terhadap perbuatan pengibaran bendera mendorong rasa tidak adil di masyarakat Papua,” kata Febri.

 

Reporter: Fahmi Ramadhan

Video Pilihan

Artikel Terkait