Menko Puan Tolak Bantuan Ping An untuk Benahi BPJS Kesehatan

"Kami akan fokus mengurus BPJS Kesehatan di Indonesia," kata Puan.
Agatha Olivia Victoria
Oleh Agatha Olivia Victoria
29 Agustus 2019, 17:18
BPJS Kesehatan, Puan Maharani, Luhut Binsar Pandjaitan, Ping An Insurance,
Suasana pelayanan BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta Timur (28/8). Menko PMK Puan Maharani menolak bantuan pihak lain dalam membenahi defisit keuangan BPJS Kesehatan,

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menolak bantuan dari luar guna membenahi kondisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pernyataan ini merespons Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut perusahaan Tiongkok, Ping An Insurance, siap membantu BPJS Kesehatan berbenah.

Puan mengatakan, pemerintah tak menutup kemungkinan adanya usul kerja sama dan saran dari pihak lain. Namun, hal yang terpenting dilakukan saat ini adalah menyelesaikan permasalahan internal BPJS Kesehatan terlebih dahulu.

"Boleh saja kalau ada usulan, tapi sampai kini tidak akan kami lakukan," ujar Puan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Kamis (29/8).

(Baca: Luhut Serahkan Kerja Sama BPJS dan Asuransi Tiongkok ke Menteri Puan)

Puan juga membantah adanya kerja sama dengan pihak manapun untuk menyelesaikan masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan. Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih mampu mengatasi masalah pada penyelenggara jaminan sosial tersebut.

“Kami (pemerintah) akan fokus mengurus BPJS di Indonesia," katanya

Sebelumnya, Luhut mengaku telah mempertemukan BPJS Kesehatan dengan Ping An Insurance untuk mencari cara meningkatkan efisiensi sistem jaminan kesehatan. Apalagi, pengguna peserta asuransi asal Tiongkok itu mencapai 403 juta orang. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari BPJS Kesehatan yang hanya beranggotakan 222 juta orang.

"Keputusannya ada di tangan BPJS. Menko Puan Maharani pun sudah mendapat laporannya," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya.

(Baca: Sri Mulyani: Iuran Tak Naik, BPJS Kesehatan Defisit Rp 32,8 Triliun)

Defisit yang dialami BPJS Kesehatan berpotensi menembus Rp 32,8 triliun tahun ini. Saat ini kenaikan iuran peserta pun dinilai menjadi salah satu jalan keluar yang bisa ditempuh guna mengantisipasi bengkaknya defisit keuangan pada lembaga tersebut. 

“Jika iuran tetap sama, peserta seperti yang ditargetkan, dan proyeksi rawat inap serta rawat jalan terbaru, defisit hingga akhir tahun dapat mencapai Rp 32,8 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa hari lalu.

 

 

 

Reporter: Agatha Olivia Victoria

Video Pilihan

Artikel Terkait