Ketimbang Damai, Dokter Minta Pemerintah Perang Panjang Lawan Corona

Pemerintah juga harus menerapkan sanksi tegas kepada pihak yang masih melanggar protokol kesehatan.
Image title
17 Mei 2020, 21:25
virus corona, dokter, covid-19
ANTARA FOTO/Aji Styawan/nz
Petugas melakukan pemeriksaan cepat (rapid test) COVID-19 terhadap pedagang di Johar, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (14/5/2020). Dokter dari RSPI Sulianti Saroso meminta pemerintah berperang dalam waktu panjang lawan virus corona Covid-19

Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.

Ajakan pemerintah agar masyarakat hidup berdamai dengan virus corona Covid-19 tak sepenuhnya diterima pakar. Ahli racun dari Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso dr. Tri Maharani menyarankan pemerintah siapkan protokol kesehatan ketat.

Tri mengibaratkan, perang melawan Covid-19 sebagai perang yang berkepanjangan. Sebabnya tidak diketahui kapan pandemi ini akan berakhir karena vaksin yang belum ada. “Lebih baik fokus menyiapkan diri dalam peperangan yang panjang,” kata Tri ketika sesi diskusi daring, Minggu (17/5).

(Baca: Kursi Lowong Restoran, Cara Jokowi Berdamai dengan Corona)

Selain itu, pemerintah juga harus menerapkan sanksi tegas kepada pihak yang masih melanggar protokol kesehatan. Sebabnya ada masyarakat yang tak disiplin menerapkan norma kesehatan yang telah diatur.

Lalu dibutuhkan terobosan dan inovasi agar masyarakat bisa tetap beraktivitas di saat pandemi corona masih berlangsung. Tri menjelaskan sebagi contoh dokter dan pasien tidak bisa lagi bersentuhan dan memerlukan alat pelindung diri (APD) untuk menghindari penyebaran virus.

Sedangkan, di lingkungan masyarakat bisa disediakan balai warga untuk mengisolasi pasien atau orang tanpa gejala (OTG). “Karena kita tak tahu kapan pandemi ini berakhir,” ujar Tri.

Sementara itu, salah satu penggagas relawan Lapor Covid-19 Irma Hidayana meminta pemerintah menekan kasus corona di RI dengan memperbanyak tes. Selain itu ia berharap otoritas terkait mempercepat penelusuran kontak pasien positif dan karantina selama minimal 14 hari terhadap mereka yang diduga telah terinfeksi.

Irma mengatakan tanpa memenuhi syarat tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk membuka aktivitas ekonomi tidak bisa dilonggarkan. “Pemerintah dituntut mengikuti panduan WHO dalam melaporkan korban Covid-19 dengan memasukkan ODP/PDP yang meninggal,” ujar Irma.  

Juru bicara penanganan virus corona Achmad Yurianto mengakui Covid-19 tak akan hilang dengan mudah di muka bumi. Makanya dia meminta masyarakat mengubah perilaku sebagai bagian situasi normal yang baru. “Kalau tidak bertahan, kita tak akan survive,” katanya di Gedung BNPB, Jakarta, Minggu (17/5).

Sementara pemerintah akan terus menggelar tes secara masif pada ODP dan PDP sesuai arahan Presiden Joko Widodo. “Lalu dilaksanakan penelusuran kontak secara agresif,” katanya.

Sebelumnya Jokowi menyatakan kurva penyebaran corona di Indonesia tak bisa langsung melandai dalam waktu dekat. Berdasarkan prediksi beberapa ahli, kurva penyebaran corona di dalam negeri bakal bergerak fluktuatif. Menurut dia, hal tersebut akan terus berlangsung hingga vaksin Covid-19 ditemukan.

"Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

(Baca: Pihak Istana Jelaskan Maksud Jokowi Soal Hidup Berdamai dengan Corona)

Reporter: Muchammad Egi Fadliansyah

Katadata bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 2005 2020 55). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik di sini untuk info lebih lengkapnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait