Cegah Corona, Karyawan di Jakarta Diminta Tak Nongkrong Usai Kerja

Pemprov telah menerbitkan aturan agar perusahaan melaporkan protokol kesehatan di tempat kerja.
Ameidyo Daud Nasution
10 Juni 2020, 15:18
jakarta, pegawai, virus corona
Adi Maulana Ibrahim|Katadata
Sejumlah pekerja keluar dari Stasiun KRL Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2020). Pemprov DKI (10/6) imbau pekerja tak menongkrong usai kerja demi cegah penualran Covid-19.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta karyawan dan pegawai di Ibu Kota tidak menongkrong usai kerja demi mencegah penularan virus corona Covid-19. Mereka diimbau agar langsung pulang ke tempat tinggalnya masing-masing selesai jam kantor.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Kadisnakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansah mengatakan regulasi penyesuaian sistem kerja sudah diatur dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Makanya dia meminta saat ini tidak ada pekerja yang mengulur waktu kepulangan.

“Sebab pembatasan serta waktu keberangkatan dan kepulangan sudah kami atur untuk menghindari penumpukan,” kata Andri dilansir dari Antara, Rabu (10/6).

(Baca: Panduan Berangkat dan Pulang Kerja Selama PSBB Transisi Jakarta)

Advertisement

Dia khawatir masih banyak karyawan yang memilih bersantai di luar kantor usai jam kerja, padahal menurutnya hal tersebut berbahaya. Sementara penanggung jawab di tempat kerja tak bisa mengawasi jika pegawai sudah di luar jam kerja.

“Lebih sulit mengontrol orang berkumpul tapi tidak kenal satu sama lain,” ujarnya.

Disnakertransgi DKI juga telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1363 tahun 2020 agar perusahaan melaporkan protokol pencegahan Covid-19 di tempat kerja. Andri lalu meminta perusahaan melapor dengan jujur sesuai aturan.

“Kami punya data, kalau sudah cocok akan dilihat ke lapangan apakah sesuai,” ujar dia.

Dia menjelaskan jika kondisi di lapangan tak sesuai laporan maka Pemprov akan memberikan sanksi. Hukuman yang diberikan juga bertahap dari peringatan, pemberhentian operasi hingga pencabutan izin secara permanen.

“Kalau masih bandel baru rekomendasi pencabutan izin,” ujar Andri.

(Baca: Jakarta Jalani Fase Pelonggaran PSBB)

Reporter: Antara
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait