Atasi Masalah Bansos, Mendagri Minta Pemda Keluarkan 'Jurus Silat'

Kepala daerah diminta mencontoh cara Bupati Banyuwangi Azwar Anas dalam menyalurkan bansos
Dimas Jarot Bayu
17 Juni 2020, 18:39
tito karnavian, bansos, virus corona
ANTARA FOTO/Feny Selly/pras.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) di Griya Agung Palembang, Sumsel, Sabtu (21/3/2020). Tito pada Rabu (17/6) meminta kepala daerah berinovasi dalam menyelesaikan masalah penyaluran bantuan sosial.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah kreatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak virus corona. Dengan demikian, penyaluran bansos bisa semakin cepat dan tepat untuk membantu masyarakat.

Menurut Tito, para kepala daerah dapat melakukan inovasi disertai prinsip transparansi dan kecepatan dalam mengatasi masalah ini. Hal tersebut diperlukan lantaran situasi saat ini belum pernah dihadapi sebelumnya oleh Indonesia.

“Saya minta teman-teman kepala daerah keluarkan jurus silatnya supaya permasalahan bisa selesai di situasi yang memang belum pernah kita alami sejak merdeka,” kata Tito melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/6).

(Baca: Penyaluran Terhambat, Realisasi Bantuan Sosial Tunai Baru 73,3%)

Advertisement

Selain itu, Tito meminta para kepala daerah tidak pasif ketika menanggapi persoalan penyaluran bansos. Dia juga menginstruksikan pemimpin daerah menutup berbagai celah penyelewengan bantuan sesuai kewenangannya serta tanpa harus membuat kegaduhan.

“Kalau ada teman-teman kepala daerah yang pasif, ini yang terjadi adalah saling menyalahkan,” kata Tito.

Tito lantas meminta kepala daerah lain mencontoh Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Dia mengatakan Azwar dapat memvalidasi data-data penerima manfaat bansos di daerahnya dengan cepat. 

Data itu lantas dipublikasikan di papan-papan kelurahan dan kecamatan di seluruh Banyuwangi. Dengan demikian, warga dapat melihat langsung apakah mereka terdaftar sebagai penerima manfaat bansos atau tidak. 

“Sehingga kalau ada yang protes segala macam, itu semua terjaring di tingkat bawah dengan cepat dan diakomodir,” kata mantan Kapolri ini.

(Baca: Pemerintah Akui Data 20 Juta Penerima Bansos Tak Sinkron dengan NIK)

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait