Tak Lagi Tenggelamkan Kapal, Edhy Prabowo: Saya Tak Cari Popularitas
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan alasannya tidak menenggelamkan kapal pencuri ikan. Dia mengatakan biaya yang besar menjadi penjelasan mengapa langkah tersebut tidak diambil lagi.
Penangkapan dan penenggelaman kapal merupakan kebijakan yang diambil Kementerian Kelautan dan Perikanan era Menteri Susi Pudjiastuti. Dari data KKP, sejak 2015 hingga September 2019, mereka berhasil menangkap 603 kapal ikan ilegal dan 558 akhirnya ditenggelamkan.
Edhy mengatakan dana yang diperlukan untuk satu kegiatan tersebut membutuhkan dana Rp 50 - Rp 100 juta. Dia menjelaskan biaya tersebut terdiri dari penenggelaman, mencari tempat, mengumpulkan personel, hingga konsumsi.
"Saya tidak mau lagi menari untuk popularitas saya. Jadi saya sangat percaya bapak ibu mendukung," kata Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/7).
(Baca: Edhy Prabowo Ungkap Rencana Penghentian Ekspor Lobster dan Syaratnya)
Menurutnya kapal tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan bisa digunakan untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan. "Kalau punya nilai ekonomi ada kampus-kampus jurusan perikanan yang butuh kapal latih kenapa harus ditenggelamkan? Itu butuh biaya lagi,” kata Edhy.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan upaya untuk terus mengawasi perairan Indonesia terus dilakukan Kementerian Kelautan meskipun minim pemberitaan di media. Tercatat, sejak periode Januari - Mei 2020 ada 53 kapal yang diamankan lantaran ketahuan tengah mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 30 kapal di antaranya tertangkap tengah mencuri ikan di kawasan yang sama. "Nelayan asing yang mencuri ikan dari total 53 kapal yang ditangkap, 30 di antaranya dari Natuna," kata dia.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar kapal yang disita dari pencuri digunakan bagi sarana pendidikan bagi calon pelaut. Ini lantaran masih minimnya fasilitas pendidikan pelayaran di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.
Dia memberi contoh kondisi sekolah pelayaran di Makassar sangat memprihatinkan lantaran tidak memiliki fasilitas pendidikan yang mendukung. Alhasil, calon pelaut tidak memiliki kemampuan memadai di dunia kerja.
"Jangan ditenggelamkan semua, dipakai untuk pendidikan sehingga anak-anak itu (calon pelaut) nanti sudah siap pakai," kata Luhut beberapa waktu lalu.
(Baca: Susi Nilai Penenggelaman Kapal Solusi Terbaik Usir Kapal Pencuri Ikan)
