Survei: 84% Masyarakat Khawatir Tak Bisa Penuhi Kebutuhan Pokok

LSI Denny JA meminta pemerintah mewaspadai krisis sosial karena tingginya kekhawatiran publik dalam memenuhi kebutuhan pokok
Dimas Jarot Bayu
7 Juli 2020, 17:17
survei, bahan pokok, virus corona
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Aktivitas di Pasar Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (5/2/2020). Survei LSI Denny JA (7/7) menyatakan 84% responden khawatir tak bisa memenuhi kebutuhan pokok di kala pandemi.

Sebanyak 84,2% masyarakat di 8 provinsi khawatir tak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya saat pandemi virus corona Covid-19. Hal ini adalah hasil sigi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis pada Selasa (7/7).

Survei dilakukan pada 8-15 Juni 2020 di 8 provinsi, yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Bali. Penelitian dilakukan terhadap 8.000 responden dengan metode multistage random sampling. Sedangkan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 2,05%.

Hasilnya, hanya 15,1% responden yang menyatakan tidak khawatir akan pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Sedangkan 0,7% responden tidak menjawab ketika ditanyai perihal ini.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan kekhawatiran masyarakat ini merupakan yang tertinggi sejak mereka melakukan survei pada 17 tahun lalu. "Sepanjang LSI melakukan survei sejak 2003, tak pernah kecemasan publik setinggi ini," ujar Ardian di kantornya, Jakarta.

(Baca: Survei LSI: 74,8% Masyarakat di 8 Provinsi Ekonominya Buruk saat Covid)

Ardian mengatakan kekhawatiran tak bisa membeli kebutuhan pokok saat pandemi paling banyak disampaikan oleh responden dengan pendapatan di bawah Rp 1,5 juta per bulan, yakni 89,6%. Masyarakat dengan pendapatan sebesar Rp 1,5-3 juta per bulan yang khawatir tak bisa membeli bahan pokok sebesar 87,4%. 

Sedangkan 81,9% responden dengan pendapatan sebesar Rp 3 - 4,5 juta per bulan khawatir tak mampu membeli kebutuhan pokok. Selain itu mayoritas masyarakat berpenghasilan Rp 4,5 juta tiap bulan cemas tak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. “Ini angkanya 67,7%," ujar Ardian.

Ardian pun menyebut masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah paling khawatir tak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya selama pandemi corona. Ada 90,1% responden lulusan SD atau di bawahnya yang mengkhawatirkan pemenuhan bahan pokok saat ini.

Responden dengan tingkat pendidikan SMP sederajat yang khawatir tak bisa membeli kebutuhan pokok sebesar 88%. Selain itu 85,7% warga dengan tingkat pendidikan SMA sederajat cemas tak mampu membeli keperluan penting pada saat ini.

Sedangkan responden S1 dan di atasnya yang khawatir tak bisa memenuhi kebutuhan pokok mencapai 70,8% "Trennya semakin tinggi tingkat pendidikannya, tingkat kecemasannya semakin berkurang," kata Ardian.

Advertisement

(Baca: Tiga Tips agar UMKM Lebih Mudah Dapat Pinjaman Saat Pandemi)

Ardian mengatakan, persepsi soal kondisi ekonomi memburuk saat pandemi corona dirasakan oleh semua segmen penganut agama. Tak ada perbedaan signifikan juga terkait persepsi dari sisi gender dan usia.

“Dari konstituen partai, baik dia pemilih partai yang gabung pemerintah maupun di luar pemerintah sama-sama khawatir (tak bisa membeli kebutuhan pokok)," kata Ardian.

LSI Denny JA lantas memberikan tujuh rekomendasi dari hasil temuannya tersebut. Pertama, pemerintah perlu mewaspadai adanya krisis sosial karena tingginya kekhawatiran publik tak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Ardian khawatir jika situasi ini dibiarkan maka bisa memicu krisis sosial dan politik. "Saat ini publik seperti rumput kering yang mudah dibakar," kata dia.



Pemerintah juga harus membiarkan publik tetap bekerja agar ekonomi tak makin memburuk. Hanya saja, hal tersebut harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

LSI Denny JA juga meminta semua pihak bisa terus mengedukasi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. "Diperlukan edukasi terus-menerus, bukan hanya antar masyarakat, tapi juga elite yang punya pengaruh," kata dia.

Selain itu pemerintah harus segera menyalurkan bantuan sosial secara masif dan tepat sasaran. Menurut Ardian bansos akan mampu meringankan ekonomi masyarakat, khususnya di kalangan bawah.

Kelima, pemerintah harus lebih hati-hati dan menahan diri untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak populer. Apalagi jika kebijakan tersebut makin membebani ekonomi rakyat.  "Buat kebutuhan pokok saja masyarakat masih khawatir. Mereka belum bisa memikirkan hal-hal lain di luar kebutuhan pokok," katanya.

Mereka juga meminta para elite politik mengesampingkan provokasi yang dapat membelah publik pada saat ini. Terakhir, pemerintah diminta menghindari prinsip menunggu sampai pandemi corona berakhir.

"Saat ini publik mempersepsikan bahwa ekonomi mereka memburuk dan mayoritas pun khawatir tak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," kata Ardian.

(Baca: Angka Corona RI Meningkat 1.268 Kasus, 71% Berasal dari Lima Provinsi)

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait