Jokowi Perintahkan Bawahannya Atasi Kenaikan Kasus Corona di Jakarta

Positivity rate kasus corona di Jakarta saat ini sudah mencapai 10,5% dari sebelumnya hanya sebesar 4%-5%.
Dimas Jarot Bayu
13 Juli 2020, 12:41
virus corona, jakarta, jokowi
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Pool/wsj.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para Menteri memberikan perhatian bagi kasus corona di Provinsi DKI Jakarta. Ini lantaran angka positif penyakit tersebut di Ibu Kota terus bertambah.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat rapat terbatas penanganan corona di Istana Merdeka, Senin (13/7). Dalam rapat tersebut hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Selain itu hadir pula Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis serta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. 

Jokowi mencontohkan, tingkat positif (positivity rate) kasus corona di Jakarta saat ini sudah mencapai 10,5% dari sebelumnya hanya sebesar 4%-5%. Bahkan jumlah kasus di DKI pada Minggu (13/7) mencetak rekor tambahan 404 orang pada Minggu (13/7). “Ini tolong betul-betul dijadikan perhatian,” kata Jokowi.

Advertisement

(Baca: Kasus Naik, Jokowi Minta Gugus Tugas Kendalikan Covid di 8 Provinsi)

Presiden juga memerintahkan jajarannya tidak memberikan laporan yang bertele-tele terkait percepatan penanganan dampak virus corona. Apalagi, jumlah pasien Covid-19 terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu ke belakang.

"Saya harapkan nanti yang disampaikan bukan laporan, tapi apa yang harus dikerjakan, problem lapangannya apa, pendek-pendek," kata

Menurut Jokowi, pemerintah harus bergerak cepat menghadapi kasus corona di lapangan dengan gerakan nasional disiplin terhadap protokol kesehatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memobilisasi TNI, Polri, relawan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan kampus.

Apalagi tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih rendah. Hal ini sebagaimana yang terlihat dari hasil survei di Jawa Timur. "Di Jawa Timur itu 70% masyarakat tidak menggunakan masker," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Kepala Negara ingin komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat bisa bersifat partisipatif, berbasis kepada ilmu pengetahuan dan dapat membangun kepercayaan masyarakat. "Guna membangkitkan partisipasi masyarakat, terutama yang rentan," kata Jokowi.

(Baca: Kasus Covid-19 Melonjak, Anies Ultimatum Warga Jakarta)

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memfokuskan upaya pemeriksaan, penelusuran, dan perawatan (testing, tracing, dan treatment) kasus positif corona di delapan provinsi.  Kedelapan wilayah tersebut adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Papua.

Menurut Jokowi, delapan provinsi tersebut perlu diberi prioritas lantaran menjadi yang paling besar jumlah kasus positif coronanya di Indonesia. "Saya minta ini diberikan prioritas khusus untuk yang testing, tracing, dan treatment ini di delapan provinsi," kata dia.

 

(Catatan Redaksi: Artikel ini mengalami perubahan pada Senin (13/7) pukul 18.10 WIB untuk menambahkan nama para Menteri yang mengikuti rapat kabinet hari ini.)

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait