Dua Kerugian Jokowi jika Tidak Reshuffle Kabinet di Mata Pengamat

Perombakan perlu karena Jokowi terbebani kinerja beberapa menteri. Dampak politik dari pandemi bisa ditekan jika isu ekonomi dikendalikan.
Ameidyo Daud Nasution
16 Juli 2020, 12:32
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan saat penyerahan bantuan modal kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020). Presiden kembali menyerahkan bantuan kepada para pedagang kaki lima, keliling, rumahan hingga pedagang asongan masing-masing sebe
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/foc.
Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan modal kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020). Pengamat politik Burhanudin Muhtadi (16/7) menganggap Jokowi akan merugi jika tidak merombak kabinet.

Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dinilai perlu segera merombak kabinetnya demi memperbaiki kinerja pemerintah sampai 2024. Bahkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Jokowi akan mengalami kerugian jika tak melakukan reshuffle.

Burhanuddin menjelaskan kerugian pertama, sasaran pemerintahan hingga empat tahun mendatang sulit tercapai jika perombakan tak dilakukan. Kedua, Jokowi akan semakin terbebani kinerja beberapa kementerian yang tak bisa beradaptasi dengan tuntutan kondisi saat ini.

 “Wajib (merombak). Ketika kemarahan dibuka tapi tidak dilakukan reshuffle, masyarakat bisa mempertanyakan apakah video (sidang kabinet 18 Juni) hanya gimmick,” kata Burhanuddin saat berbicara dalam acara DBS Asian Insight Conference 2020 “Navigating a Brave New World” yang diselenggarakan Bank DBS Indonesia bekerja sama dengan Katadata.co.id, Kamis (16/7).

(Baca: Litbang Kompas: 69,6% Responden Anggap Jokowi Perlu Rombak Kabinet)

Dia menjelaskan dalam periode kedua pemerintahannya, Jokowi dituntut masyarakat agar meninggalkan warisan bagi Indonesia. Bahkan sebenarnya mantan Wali Kota Solo itu sudah menyiapkan berbagai langkah seperti omnibus law dan beberapa reformasi lain.

Namun virus corona akhirnya melanda Indonesia dan membuat rencana tersebut terancam. Bahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menghadapi Covid-19 menurun tajam. “Ketika krisis terjadi Maret, respons pemerintah denial dan Kementerian Kesehatan bahkan meledek,” kata Burhanuddin.

Hal ini terlihat dalam survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah turun sejak Februari meski masih di atas 50%.  Sedangkan kepercayaan responden terhadap Jokowi masih di atas angka 60%.

Burhanuddin mengatakan hal ini merupakan bentuk ketidakpercayaan publik terhadap kinerja para menteri. Bahkan kepercayaan terhadap Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto hanya 20%. “Ini jadi semacam respons awal yang sangat buruk kemudian yang dilakukan pemerintah dianggap salah,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa belakangan pemerintah memilih fokus untuk menangani ekonomi ketimbang kesehatan demi memulihkan kepercayaan masyarakat.  Jika isu ini dapat ditangani, maka dampak politik dari pandemi bisa ditekan.

“Kalau tidak efeknya luar biasa, trust terhadap demokrasi turun di bawah 50%. Ekonomi buruk, masyarakat jadi memiliki imajinasi lain,” kata Burhanuddin.

Jokowi sebelumnya menyampaikan kekesalannya kepada para menteri lantaran tidak ada perkembangan signifikan dalam penanganan krisis yang terjadi akibat pandemi corona.  Dia lantas mengancam akan membubarkan lembaga atau reshuffle kabinet. "Sudah kepikiran kemana-mana saya. Kalau memang diperlukan karena memang suasana (senses of crisis) ini harus ada,” katanya beberapa waktu lalu.

(Baca: Jokowi Kembali Tegur Menteri agar Kerja Keras dan Cepat saat Krisis)

Reporter: Rizky Alika

Katadata bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 2005 2020 55). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik di sini untuk info lebih lengkapnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait