Dua Kerugian Jokowi jika Tidak Reshuffle Kabinet di Mata Pengamat

Ameidyo Daud Nasution
16 Juli 2020, 12:32
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan saat penyerahan bantuan modal kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020). Presiden kembali menyerahkan bantuan kepada para pedagang kaki lima, keliling, rumahan hingga pedagang asongan masing-masing sebe
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/foc.
Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan modal kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020). Pengamat politik Burhanudin Muhtadi (16/7) menganggap Jokowi akan merugi jika tidak merombak kabinet.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dinilai perlu segera merombak kabinetnya demi memperbaiki kinerja pemerintah sampai 2024. Bahkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Jokowi akan mengalami kerugian jika tak melakukan reshuffle.

Burhanuddin menjelaskan kerugian pertama, sasaran pemerintahan hingga empat tahun mendatang sulit tercapai jika perombakan tak dilakukan. Kedua, Jokowi akan semakin terbebani kinerja beberapa kementerian yang tak bisa beradaptasi dengan tuntutan kondisi saat ini.

Advertisement

 “Wajib (merombak). Ketika kemarahan dibuka tapi tidak dilakukan reshuffle, masyarakat bisa mempertanyakan apakah video (sidang kabinet 18 Juni) hanya gimmick,” kata Burhanuddin saat berbicara dalam acara DBS Asian Insight Conference 2020 “Navigating a Brave New World” yang diselenggarakan Bank DBS Indonesia bekerja sama dengan Katadata.co.id, Kamis (16/7).

(Baca: Litbang Kompas: 69,6% Responden Anggap Jokowi Perlu Rombak Kabinet)

Dia menjelaskan dalam periode kedua pemerintahannya, Jokowi dituntut masyarakat agar meninggalkan warisan bagi Indonesia. Bahkan sebenarnya mantan Wali Kota Solo itu sudah menyiapkan berbagai langkah seperti omnibus law dan beberapa reformasi lain.

Namun virus corona akhirnya melanda Indonesia dan membuat rencana tersebut terancam. Bahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menghadapi Covid-19 menurun tajam. “Ketika krisis terjadi Maret, respons pemerintah denial dan Kementerian Kesehatan bahkan meledek,” kata Burhanuddin.

Hal ini terlihat dalam survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah turun sejak Februari meski masih di atas 50%.  Sedangkan kepercayaan responden terhadap Jokowi masih di atas angka 60%.

Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement