Polemik Program Organisasi Penggerak, KPK Akan Ajak Bicara Nadiem
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim guna membahas Program Organisasi Penggerak (POP) yang jadi polemik belakangan ini.
Isu soal POP ramai usai Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mundur dari program ini. Mereka mempermasalahkan adanya organisasi yang dianggap tidak jelas kapasitasnya namun bisa mendapatkan hibah.
Protes ini muncul seiring lolosnya yayasan perusahaan yakni Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dalam program tersebut. Sedangkan tiap Organisasi Penggerak akan dapat hibah dengan besaran Rp 5 miliar hingga Rp 20 miliar.
“Kami berencana mengundang Pak Menteri bersama Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal (Guru dan Tenaga Kependidikan),” kata Wakil ketua KPK Lily Pintauli Siregar, Rabu (29/7).
Wakil Ketua KPK lainnya yakni Nurul Ghufron mengatakan mereka terus memantau jalannya POP guna memastikan program ini berjalan sesuai yang diharapkan. Selain itu langkah komisi antirasuah ini juga dilakukan guna mencegah potensi korupsi.
Mereka akan memastikan semua hal terkait program ini telah sesuai dengan prosedur dan tidak mengakibatkan kerugian negara. “KPK ingin menjaga efektivitas tujuan POP yang bagus sesuai yang diharapkan,” katanya.
Sebelumnya Muhammadiyah menyatakan undur diri dengan alasan tak mau terlibat dalam program yang dianggap tak transparan. Bahkan mereka mengatakan ada organisasi yang tak layak ikut namun mendapatkan pendanaan kategori gajah.
