Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 Dibuka Pekan Depan

Aturan teknis program tersebut sedang difinalisasi Kemenko Perekonomian.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
1 Agustus 2020, 11:43
kartu prakerja, pendaftaran prakerja, kuota prakerja
ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.
Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemerintah akan buka pendaftaran Prakerja sebelum akhir pekan depan.

Pemerintah akan membuka kembali pendaftaran gelombang 4 program Kartu Prakerja pada pekan depan. Rencananya kuota jumlah penerima kartu ini akan jauh lebih besar daripada tiga tahap sebelumnya.

Saat ini Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian yang jadi turunan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 sedang difinalisasi. Sedangkan beberapa kesepakatan antara Kementerian dan Lembaga terkait program tersebut sedang diproses.

“Setelah diputuskan Komite maka Manajemen Pelaksana akan membuka pendaftaran gelombang 4 yang diperkirakan sebelum akhir pekan depan,” kata Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Program Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/8).

 

Bulan lalu pemerintah menghentikan transaksi dan penjualan 100 paket pelatihan kartu prakerja yang ada di seluruh mitra digital. Ini setelah paket tersebut tidak memiliki mekanisme untuk memastikan setiap peserta yang membeli paket telah menyelesaikan seluruh pelatihan.

Namun Panji mengatakan Manajemen Pelaksana sedang menyiapkan teknis untuk mengakomodasi Perpres, Permenko baru serta arah kebijakan Komite.

Meski menyatakan lebih besar, Panji tak menjelaskan berapa kuota yang akan diberikan pada gelombang keempat ini. Namun Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah menyiapkan 500 ribu jatah bagi calon peserta.

Sedangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Perpres 76 mengatur pidana bisa diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang dengan sengaja memalsukan identitas pribadi. Tuntutan itu dapat digabungkan dengan permintaan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perpres tersebut juga mengatur pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan Kartu Prakerja tidak termasuk dalam lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hanya saja, hal tersebut tetap harus memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.

 

Video Pilihan

Artikel Terkait