Di Tengah Corona, Potensi Kebakaran Hutan Masih Ancam Enam Provinsi

Kebakaran masih terjadi pada lahan gambut. BNPB memperkirakan angka karhutla tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu.
Image title
Oleh Tri Kurnia Yunianto
13 Agustus 2020, 14:21
kebakaran hutan, bnpb, gambut
ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww.
Pemadaman kebakaran lahan gambut di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Kamis (2/7/2020). Yayasan Madani Berkelanjutan menyebut enam provinsi masih diintai ancaman karhutla tahun 2020.

Pemerintah mendapatkan tantangan baru di tengah merebaknya pandemi virus corona yang belum usai. Memasuki musim kemarau, kebakaran hutan berpotensi terjadi lagi di enam provinsi tahun ini.

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya mengatakan enam provinsi yang berpotensi mengalami kebakaran hutan yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Data ini didapatkan dari analisis jejak kebakaran yang terjadi dalam lima tahun terakhir. “Sudah berlangsung lebih dari 30 tahun dan selalu berulang ketika musim kemarau tiba," kata Teguh dalam webinar Katadata Forum 'Ancaman Kebakaran Hutan di Tengah Pandemi' di Jakarta, Kamis (13/8).

 Menurut dia, selama ini kebakaran hutan kerap terjadi berada pada lahan gambut sehingga sulit dipadamkan. Sebab, titik api tidak terlihat dan kedalamannya bisa mencapai puluhan meter dari permukaan tanah.

Berdasarkan catatannya, Teguh menyebutkan pada periode bulan Juli - Agustus tahun ini telah terjadi peningkatan signifikan kebakaran hutan dari 646 hektare (ha) menjadi 2.500 ha. Total lahan yangterbakar mencapai 64.600 ha. "Kita tidak dalam situasi yang baik-baik saja," kata dia.

Teguh menjelaskan, bencana kebakaran hutan yang terus terjadi disebabkan pemerintah yang setiap tahun pasif menunggu ada kebakaran sebelum bertindak. Padahal, upaya ini terbukti tidak efektif.

Seharusnya pemerintah lebih memperkuat upaya restorasi lahan gambut agar tetap basah ketika musim kemarau, memperkuat pengawasan pemerintah daerah terhadap titik rawan api (hotspot). "Persoalannya sama tindakannya sama, makanya progres begitu lambat dan perlu terobosan baru," kata dia.

Sedangkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo memiliki data yang berbeda dengan Madani. Dia menyampaikan jika dibandingkan 2019, jumlah titik panas telah menurun sebanyak 601 titik. Sedangkan luas lahan yang terbakar hingga 31 Juli 2020 menurun menjadi 38.000 ha. 

Doni juga memperkirakan kebakaran hutan tahun ini akan menurun dibandingkan tahun lalu. Pasalnya, curah hujan tahun ini diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Selain itu, "Pemerintah juga telah mengirimkan tim modifikasi cuaca sejak bulan April lalu," kata dia.

Dia menjelaskan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia disebabkan 100% oleh tangan jahil manusia yang membuka lahan dengan cara dibakar. Tak hanya itu, kondisi kian diperburuk dengan musim kemarau yang lebih panjang.

 Berdasarkan catatannya, kebakaran hutan tahun lalu menghanguskan lahan seluas 1,6 juta ha dengan wilayah terluas di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah."Kebakaran hutan tahun lalu sepadan dengan tahun 2015 yang mencapai 2,5 juta ha," kata dia.

Oleh sebab itu pemerintah akan mengambil langkah mengingat potensi kebakaran hutan masih mengintai bersamaan bahaya Covid-19. Mereka telah mengirim tim modifikasi cuaca sejak April untuk meningkatkan hujan buatan. Dari sisi peralatan, BNPB telah menambah 14 helikopter pembawa air dari tahun lalu hanya 54 unit.

“Kami lebih optimis (angka kebakaran hutan) menurun karena pertama faktor cuaca, kedua banyak masyarakat yang berada di rumah,” ujarnya.

Bank Dunia melaporkan total kerugian ekonomi dari kebakaran hutan di Indonesia pada tahun lalu mencapai US$ 5,2 miliar atau sekitar Rp 72,9 triliun. Nilai tersebut setara dengan 0,5 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

 

 

Reporter: Tri Kurnia Yunianto

Video Pilihan

Artikel Terkait