Tangkap 54 Kapal Ikan Asing, Edhy Prabowo Akan Tempuh Jalur Diplomasi

Total 71 kapal sudah ditangkap sejak Edhy menjabat. Sebanyak 54 berbendera asing dan separuhnya berasal dari Vietnam. Selama era Susi Pudjiastuti 488 kapal telah ditenggelamkan.
Image title
Oleh Tri Kurnia Yunianto
26 Agustus 2020, 21:15
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020). Rapat itu membahas perkembangan program strategis kementerian dalam rangka percepatan pemulihan ekonom
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020). Edhy

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah menangkap sebanyak 71 kapal pencuri ikan sejak awal dirinya dilantik pada 23 Oktober 2019. Sebanyak 54 merupakan kapal asing dan separuhnya berasal dari Vietnam.

Secara rinci, 27 kapal berbendera Vietnam, 14 kapal berasal dari Filipina, 12 milik Malaysia, dan satu dari Taiwan. Sedangkan 17 merupakan kapal berbendera Indonesia.

Usai menangkap kapal, Edhy menekankan upaya diplomatis dalam menyelesaikan masalah. "Kami tawarkan beberapa langkah yang sebetulnya saling menguntungkan dan menghormati kedua belah pihak,” katanya saat menggelar konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (26/8).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan untuk kapal berbendera Indonesia yang ditangkap karena masalah izin maka hanya diberikan sanksi pembinaan. Namun, kapal asing yang tertangkap harus menjalani penahanan untuk kemudian dilakukan penyitaan apabila terbukti bersalah. 

Upaya melakukan diplomasi dengan negara-negara tetangga pun telah dikomunikasikan dengan Kementerian Luar Negeri. Langkah tersebut untuk mengedepankan aspek hukum dan asas praduga tak bersalah.  "Sebagai negara tetangga jangan seolah-olah selalu ribut saling mencuri ikan," kata dia.

Lebih lanjut, Edhy menjelaskan untuk mempekuat sistem pengawasan di perairan perbatasan pihaknya akan mengusulkan penggunaan  pesawat tanpa awak atau drone. Rencana tersebut akan diusulkan pada tahun depan.

Dia mengatakan proyek tersebut akan dilakukan secara bertahap. Sebab, penggunaan drone untuk mengawasi satu wilayah pengelolaan perikanan (WPP) setidaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 60 miliar. 

Dengan adanya drone, maka pengawasan perairan dapat dilakukan 24 jam nonstop. Adapun total WPP di seluruh Indonesia mencapai 11 titik. "Kami sangat yakin uang sebanyak itu tidak terlalu besar dibandingkan potensi laut yang ada di Indonesia," kata Edhy. 

Tak hanya itu, peningkatan satelit untuk penginderaan jarak jauh juga akan ditingkatkan. Sarana tersebut nantinya akan dijalankan oleh Balai Riset dan Operasional Laut. "Secara prinsip ini sudah ada tapi belum maksimal karena sifatnya masih harus menunggu beberapa langkah," kata dia.

Sedangkan di era Menteri KKP sebelumnya, jumlah kapal yang ditangkap dan ditenggelamkan mencapai 488 unit. Vietnam menyumbang kapal terbanyak yakni 276, diikuti Filipina 90 kapal, dan Thailand yakni 50 kapal.

 

Reporter: Tri Kurnia Yunianto

Video Pilihan

Artikel Terkait