Minim Spesifikasi, Pengadaan Alkes Corona di Kemenkes Jadi Sorotan ICW

Ameidyo Daud Nasution
1 September 2020, 20:19
icw, virus corona, covid-19
ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.
Petugas medis menyiapkan sampel tes swab di Halaman Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (9/6/2020). ICW menyoroti pengadaan dari anggaran penanganan corona.

Pengelolaan anggaran penanganan virus corona yang dilakukan pemerintah kembali menuai sorotan. Kali ini Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti detail pengadaan alat kesehatan guna menangani Covid-19.

Mereka mengatakan detail pengadaan alat kesehatan dalam penanganan virus corona sulit ditelusuri secara spesifik. Peneliti ICW Dewi Anggraini mengatakan hal ini akan menyulitkan masyarakat membandingkan kewajaran harga dalam pembelian peralatan.

Advertisement

Dewi mencontohkan, beberapa pos anggaran di Kementerian Kesehatan tidak secara lengkap menyebutkan detail pekerjaan. Dia mengatakan sejumlah kegiatan penanganan Covid-19 tidak dilengkapi informasi lebih mendalam.

“Uraian pekerjaan tidak tersedia, lokasi tidak ada, volume pekerjaan juga,” kata Dewi dalam diskusi lewat webinar, Selasa (1/9).

Selain itu ICW juga menyoroti pengadaan langsung yang dilakukan Kemenkes. Dari data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kemenkes, hingga Juli 2020 paling tidak ada 74 pengadaan langsung alat kesehatan penanganan corona.

Namun hanya 18 pengadaan yang dipublikasikan di halaman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kementerian tersebut. ICW telah mencari nama paket, satuan kerja, dan besaran anggaran tetapi tidak menemukan rencana pengadaan tersebut.

Dewi mencontohkan tiga pengadaan yang tak disertai RUP adalah Buffer Stock Desinfeksi Pengendalian Faktor Risiko Covid-19, Respons Pengendalian Covid-19, dan Bahan Pemeriksaan Sampel Covid-19. Total tiga kegiatan tersebut memakan biaya Rp 323 juta.

“Banyak RUP yang tidak ditemukan atau Kemenkes tidak memasukkan informasi (lengkap),” kata Dewi.

ICW juga mengkritik Kemenkes yang masih menganggarkan alat tes cepat (rapid test) senilai Rp 569,1 miliar. Padahal metode tersebut dianggap tidak akurat dalam mendeteksi corona.

Rekomendasi Perbaikan

Oleh sebab itu mereka memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah agar pengelolaan anggaran kesehatan dalam menanganai corona tepat peruntukkannya. Pertama adalah Kemenkes dan institusi lain harus rajin mengumumkan berkala penggunaan anggaran.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement