Rendahnya Rasio Tes Corona Indonesia, Kalah dari Zimbabwe dan Uganda

Peningkatan jumlah tes merupakan salah satu kunci mengungkap kasus corona di tengah masyarakat. Pemerintah menghadapi kendala SDM dan kondisi geografis untuk mendongkrak angka pengujian.
Dimas Jarot Bayu
3 September 2020, 14:38
virus corona, covid-19, tes corona
ADI MAULANA IBRAHIM|KATADATA
Tes Swab COVID-19 kepada penumpang KRL Commuter Line di Stasiun Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/5).

Kemampuan Indonesia dalam melakukan tes virus corona masih menjadi perhatian beberapa pihak selama enam bulan belakangan. Ini lantaran rasio tes Covid-19 per 1.000 penduduk per minggu RI menjadi salah satu yang terendah di dunia.

Merujuk pada data ourworldindata.org pada 31 Agustus 2020, Indonesia memiliki rasio tes 0,06 per 1000 penduduk per minggu. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Filipina yang yang mencapai 0,30 per 1.000 penduduk per minggu.

Bahkan, angkanya juga lebih rendah dibandingkan Uganda yang mencapai 0,08 per 1.000 penduduk per minggu dan Zimbabwe yakni 0,07 per 1.000 penduduk per minggu. "Ini memang menyedihkan sekali,” kata pendiri KawalCovid-19 Ainun Najib dalam webinar Katadata.co.id bertajuk '6 Bulan Covid-19 di Indonesia, Kapan Berakhirnya?', Kamis (3/9).

Selain jumlah per orang, rasio uji spesimen corona RI di dunia saat ini hanya mencapai 8.399 per satu juta penduduk. Dari laman Worldometers, angka tersebut kalah dari Kenya yakni 8.455 tes dari sejuta populasi dan Senegal dengan 8.822 pengujian dari satu juta penduduknya.

Tak hanya kapasitas pemeriksaan, Ainun menyebut pelacakan kontak erat dari kasus positif corona di Indonesia juga cukup rendah. Menurutnya, hanya seperempat dari kabupaten/kota seluruh Indonesia yang mampu menelusuri puluhan kontak erat per kasus positif.

Sementara, 3/4 kabupaten dan kota di Indonesia belum bisa melakukan pelacakan kontak erat dari kasus positif corona secara optimal. "Kalau dibandingkan negara-negara yang berhasil meredam, itu bukan hanya puluhan (kontak erat) tapi ratusan," kata Ainun. 

Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono juga meminta pemerintah untuk bisa meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pelacakan corona. Ini harus dilakukan agar laju penyebaran kasus Covid-19 bisa ditekan seminimal mungkin.

Menurut Pandu, kapasitas pemeriksaan corona dapat ditingkatkan di wilayah-wilayah yang memang sudah siap sumber daya manusianya. Pemerintah tak perlu membangun laboratorium baru untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan corona. 

Ini lantaran pembangunan sarana dan prasarana membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. "Yang kapasitasnya cuma 100 sampai 200 itu ditingkatkan karena sumber daya manusia (SDM) sudah siap," kata Pandu.

Posisi puskesmas juga menjadi penting untuk melacak kasus positif. Ini lantaran instansi tersebut merupakan garda terdepan dalam mendeteksi pasien Covid-19 dan mempromosikan disiplin kesehatan. "Kita melupakan itu, padahal di puskesmas harus ditingkatkan," kata Pandu.

Kendala SDM dan Geografis

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto mengakui bahwa pemeriksaan dan pelacakan kasus corona belum maksimal. Ini lantaran persoalan karakteristik setiap daerah berbeda-beda. 

Dia mencontohkan, beberapa daerah memang mampu membeli alat polymerase chain reaction (PCR) untuk pemeriksaan corona. Namun ternyata mereka terkendala minimnya jumlah ahli yang bisa melakukan pemeriksaan. 

"Penyelesaian testing bukan beli mesin sebanyak-banyaknya. Di balik mesin itu ada SDM yang spesifik dan khusus. Ini tidak mudah," kata Yurianto.

Yurianto mencontohkan ada daerah di Jawa Tengah yang hanya bisa melakukan tes PCR di Semarang. Dia lalu mengatakan kendala lebih besar bisa saja terjadi di daerah dengan kondisi geografis menantang seperti Nusa Tenggara Timur.

Oleh sebab itu Yurianto berjanji akan memperkuat kemampuan SDM dan peralatan hingga ke daerah. Dia juga mengatakan pandemi ini membuka ruang perbaikan seluruhnya di bidang kesehatan.

“Selama ini (profesi) analis laboratorium dianggap tidak menarik dibandingkan layanan kesehatan. Sekarang lihat kondisi seperti ini,” kata dia.

 

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait