WHO Minta Pemerintah Pacu Tes dan Pelacakan Kasus Corona saat PSBB

WHO dan pakar sepakat saat ini bukan waktunya lagi memilih antara kesehatan dan ekonomi.
Image title
Oleh Rizky Alika
18 September 2020, 19:44
who, psbb, virus corona
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Petugas Puskesmas Kecamatan Gambir melakukan tes usap (swab test) ke pedagang di Pasar Thomas, Jakarta, Rabu (17/6/2020). Pemeriksaan tes usap di sejumlah pasar secara langsung tersebut dilakukan guna memutus rantai penularan COVID-19.

Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.

Sejumlah daerah kembali melakukan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan virus corona. Namun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan agar mereka memacu tes dan penelusuran kontak positif bersamaan pengetatan.

Hal ini perlu dilakukan agar PSBB bisa efektif menurunkan kasus positif corona. Oleh sebab itu dua langkah ini dianggap sebagai kunci yang perlu dipacu pelaksanaannya oleh pemerintah.

Pengetatan pembatasan diambil sejumlah daerah seperti DKI Jakarta dan sejumlah daerah di Provinsi Banten. Sedangkan Jawa Barat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

“WHO bilang standarnya 30 per satu kasus artinya 30 dilacak dan dites. Kalau dilakukan bersama maka kurva akan melandai,” kata Penasihat Direktur Jenderal WHO bidang Gender dan Kepemudaan Diah Satyani Saminarsih dalam Indeks Kewaspadaan Covid-19 Katadata.co.id X KawalCOVID19 bertajuk Gas-Rem PSBB, Bagaimana Yang Efektif?, Jumat (18/9).

 

Langkah ini menjadi hal yang bisa dilakukan lantaran saat ini sulit untuk memilih antara mendahulukan aspek kesehatan atau ekonomi untuk menangani dampak pandemi. Diah menyoroti hal ini terjadi karena regulator telat menangani penularan Covid-19 saat PSBB pertama.

“Karena orang akan (bersedia) ada di rumah kalau masih punya tabungan. Namun tabungan sudah habis saat PSBB sebelumnya,” kata Diah.

Pemerintah juga perlu membenahi cara komunikasi mereka dalam penanganan Covid-19 ke masyarakat. Salah satu pekerjaan rumah adalah memastikan warga tak takut menjalani tes corona dan menganggap penyakit ini sebagai aib.

“Itu akan memperparah stigma baik ke tenaga kesehatan maupun orang lain, menularkan orang lain sampai sakit parah,” katanya.

Ia juga menilai, kebijakan PSBB transisi yang dilakukan DKI Jakarta Juni lalu sebenarnya terlalu dini dilakukan. Apalagi saat itu kasus tak benar-benar menurun secara signifikan. "Jadinya ada implikasi komunitas sosial dan politiknya karena ada waktu yang hilang saat PSBB pertama," ujar dia.

Dari Indeks Kewaspadaan yang dikeluarkan Kawal Covid-19, angka rasio lacak dan isolasi (RLI) di seluruh wilayah Jakarta masih jauh dari standar WHO. Hingga Kamis (17/9), angka RLI Jakarta berada di rentang 1.50 di Jakarta Timur hingga 2.16 di Jakarta Selatan.

Sedangkan dari data Kementerian Kesehatan, hingga 14 September, angka tes di DKI Jakarta sudah mencapai 3.752 per satu juta penduduk tiap pekan. Angka ini berada di atas standar ideal WHO yakni 1.000 tes per pekan.

Senada dengan Diah, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya mengatakan RI tak bisa memilih antara kesehatan atau ekonomi. Namun, masyarakat perlu melewati pandemi dengan kondisi ekonomi mereka yang terjaga. "Jadi, tujuan kebijakannya sampai vaksin datang," katanya.

Apalagi hampir 58% ekonomi Indonesia ditopang dari sektor konsumsi. Oleh sebab itu pemerintah perlu memetakan pekerja sektor mana saja yang berisiko terdampak dan memerlukan bansos paling cepat. “Pekerja salon, pelayan, sektor pariwisata itu diberi dukungan,” kata dia.

Namun masalah harmonisasi data bisa menjadi masalah dalam pemberian bansos. Oleh sebab itu Berly meminta pemerintah memperbarui data mereka agar penyaluran tak jatuh ke tangan orang yang tak memerlukan. “Sehingga sampai akhir tahun mereka tak keluar rumah kecuali belanja keperluan,” katanya.

Adapun hingga hari Jumat (18/9) jumlah kasus corona RI bertambah 3.891 menjadi 236.519 orang. Jakarta menyumbang kasus tertinggi yakni 59.840 kasus.

 

Reporter: Rizky Alika

Katadata bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 2005 2020 55). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik di sini untuk info lebih lengkapnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait