Jadi Dubes RI di AS, Lutfi Akan Prioritaskan Dua Negosiasi Perdagangan

Dia juga akan mengajak investor AS untuk terus menanamkan modal di RI.
Ameidyo Daud Nasution
19 September 2020, 09:52
lutfi, amerika serikat, trump
Katadata
Dubes RI untuk AS M. Lutfi saat menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Donald Trump, Jumat (18/9). (Foto: Official White House Photo by Joyce N. Boghosian)

Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Muhammad Lutfi telah memulai masa baktinya dengan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Donald Trump, di Gedung Putih, Washington DC, Jumat (18/9). Dia juga memiliki sejumlah tugas prioritas untuk diselesaikan.

Lutfi menjelaskan ia akan memastikan AS memperpanjang persetujuan fasilitas pembebasan tarif bea masuk (GSP) ke RI. Selain itu dia akan memulai negosiasi perjanjian dagang bebas terbatas (limited trade deal) dengan Negeri Paman Sam.

“Yaitu barang-barang di AS yang pajaknya kurang dari 5% bisa jadi 0% tanpa lewat kongres,” kata Lutfi dalam keterangan tertulis yang diterima Katadata.co.id, Sabtu (20/9).

Saat ini AS sedang melakukan kajian terkait pemberian fasilitas GSP kepada sejumlah negara termasuk Indonesia. Sedangkan 14/9% ekspor RI ke negara tersebut menggunakan kebijakan pemotongan bea masuk kepada negara berkembang itu.

Lutfi mengatakan di era perdagangan baru ini maka RI juga perlu membeli produk AS sebagai timbal balik ekspor ke sana. Dia juga berharap produk AS bisa berkompetisi di Indonesia. “Saya akan memastikan bahwa Indonesia selalu memperbaiki iklim investasi,” katanya.

Lutfi juga berusaha agar investor AS menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Ia menyinggung minat Kimberly-Clark Corporation yang akan mengakuisisi Softex Indonesia dengan nilai transaksi US$ 1,2 miliar atau setara Rp 17,7 triliun.

“Mudah-mudahan mereka membuka pasar baru sekaligus menjadikan Indonesia pusat produksi,” kata mantan Menteri Perdagangan tersebut.

Lutfi telah dilantik Presiden Joko Widodo pada Senin (14/9) untuk menggantikan posisi Mahendra Siregar yang menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Namun jabatan publik sebenarnya telah dilakoninya sejak 15 tahun lalu.

Pria kelahiran Jakarta tahun 1969 ini mengawali karir sebagai publik saat ditunjuk Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2005.

Pada tahun 2010, SBY menjadikan sarjana ekonomi lulusan Purdue University ini sebagai Duta Besar RI untuk Jepang. Posisi tersebut dilakoninya selama tiga tahun dan setahun setelahnya ia dilantik sebagai Menteri Perdagangan.

Namanya sempat menghilang saat awal pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Namun tahun 2019, ia mendukung mantan Wali Kota Solo tersebut dengan bergabung Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin.

 

Video Pilihan

Artikel Terkait