Para Menteri Berbagi Peran Kunci Mengatasi Pandemi & Pemulihan Ekonomi

Sejumlah menteri, minus Menkes Terawan, berbagi posisi strategis dan jadi kunci dalam penanganan Covid-19. Ini menuai sorotan karena berpotensi membuat kerja tak efisien.
Ameidyo Daud Nasution
30 September 2020, 09:48
virus corona, kabinet, menteri
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Pool/wsj.
Presiden Joko Widodo (keempat kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.

Deretan menteri yang menjadi nakhoda dan menduduki posisi strategis dalam menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, bertambah panjang. Mereka merupakan menteri dari berbagai bidang di kabinet Presiden Joko Widodo, namun tidak termasuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Yang terbaru diplot untuk menduduki posisi strategis menangani pandemi adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam salinan hasil rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN) yang digelar Senin lalu (28/9) terungkap, organisasi penanganan covid dan PEN di daerah alias Satgas Penanganan Covid-19 Daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Posisi Tito tersebut juga sekaligus Wakil Ketua Komite PC-PEN.

Dengan posisi itulah, mantan Kapolri tersebut telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tanggal 17 September lalu kepada seluruh kepala daerah untuk membentuk Satgas.

Satgas tersebut harus terdiri dari Ketua yakni Gubernur/bupati/wali kota, tiga Wakil Ketua, serta satu Sekretaris. Selain itu, Satgas akan menangani enam bidang kerja. “Data dan informasi, komunikasi publik, perubahan perilaku, penanganan kesehatan, penegakan hukum, dan relawan,” demikian tertera dalam lampiran Komite seperti ditulis, Selasa (29/9).

Di jajaran kabinet, tak cuma Tito yang sebenarnya punya jangkauan ke daerah. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan tugas lebih spesifik dari Jokowi.

Luhut diminta menangani pandemi di sejumlah provinsi yang tergolong zona merah Covid-19. Juru Bicara Kemenko Marinvest Jodi Mahardi mengatakan Luhut berbagi tugas dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang fokus pada pembenahan ekonomi.

“Pak Menko (Luhut) menangani delapan provinsi yang tingkat penularan 75% dari keseluruhan. Jadi saling mengisi,” kata Jodi kepada Katadata.co.id, Selasa (29/9). Di Komite PC - PEN, Luhut juga menjabat Wakil Ketua Komite.

Usai ditunjuk Jokowi dua pekan lalu, Luhut langsung menggelar rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah kepala daerah lain. Hasil pertemuan tersebut, Anies memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta tanggal 14 September lalu.

Peran baru Tito dan Luhut memang menambah panjang daftar menteri yang menduduki posisi kunci dalam penanganan pandemi. Sebelumnya, Jokowi sudah menunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite PC - PEN.

Jokowi menyatakan, pemilihan Erick bertujuan membenahi dampak corona dari sektor kesehatan dan ekonomi sekaligus. “Jadi dua-duanya mendapat penekanan yang sama,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, 22 Juni lalu dikutip dari Kompas.com.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan selain tiga menteri tersebut, dua aktor kunci lain adalah Airlangga dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Airlangga merupakan Ketua Komite PC - PEN yang menjadi pucuk pimpinan penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi. “Kalau Menkeu karena mengurus anggaran penanganan Covid-19,” kata Trubus.

Potensi Tak Efektif

Namun Trubus mengatakan banyaknya sosok berpengaruh berpotensi membuat penanganan corona tak efektif. Apalagi sejumlah menteri dianggap tak memiliki kapasitas terutama dalam bidang kesehatan publik.

Dia mengatakan sosok kunci penanganan Covid-19 seharusnya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Tito. Terawan bisa mengurus pembenahan dari sisi kesehatan, sedangkan Tito akan berkoordinasi dengan pemda karena daerah merupakan garda terdepan pemutusan rantai penularan.

“Garis komandonya seharusnya seperti itu, bisa sampai ke Dinas Kesehatan daerah,” kata Trubus. Meski demikian, ia menganggap kinerja Terawan dalam menangani pandemi tak efektif sehingga harus ditutup menteri lain.

Hal serupa juga diungkapkan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra. Menurut Hermawan, Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin Doni Monardo juga harus  berkoordinasi dulu dengan Komite.

"Karena bukan lagi Gugus Tugas, fungsinya beralih jadi Satuan Tugas saja. Tentu pimpinannya bukan lagi (Ketua BNPB) Doni Monardo, melainkan Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto)," kata Hermawan beberapa bulan lalu.

Untuk mengatasi keruwetan, Trubus menyarankan tongkat komando penanganan Covid-19 langsung berada di tangan Jokowi. Pendapat yang sama pernah disampaikan oleh pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono.

Pandu menilai pembentukan Satgas Covid-19 justru menambah panjang birokrasi penanganan wabah dan menambah hambatan kinerja tim medis. Sedangkan penanganannya selama ini sangat mengandalkan tim medis baik dari Dinas Kesehatan kota maupun provinsi dan Kementerian Kesehatan.

"Kalau dipimpin langsung oleh Presiden bisa memanggil Menteri Kesehatan jika kerjanya tidak beres, kalau satgas atau komite tidak bisa," kata Pandu bulan lalu.

Sedangkan Jodi mengatakan koordinasi antara Luhut dan Terawan masih berjalan dengan baik hingga saat ini. Dia menjelaskan bahwa situasi pagebluk harus ditangani dengan kerja sama banyak pejabat. “Pak Menko hubungannya sangat erat dengan anggota lain. Komunikasi juga lancar,” kata Jodi.

Reporter: Rizky Alika

Katadata bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 2005 2020 55). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik di sini untuk info lebih lengkapnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait