Belum Separuh Dana Pemulihan Ekonomi Cair hingga Akhir Kuartal III

Salah satu program yang belum berjalan yaitu pembiayaan korporasi yang memiliki pagu Rp 53,5 triliun.
Image title
30 September 2020, 20:06
anggaran, pemulihan ekonomi, covid-19
Youtube/Sekretariat Presiden
Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan terkait progres program pemulihan ekonomi nasional pada Jumat (7/8).

Penyaluran anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) belum mencapai 50% hingga akhir September. Sampai 28 September dana yang telah tersalurkan baru Rp 304,62 triliun atau 43,8% dari total pagu anggaran sebesar Rp 695,2 triliun.

Meski demikian, pemerintah menyatakan pencairan dana PC-PEN terus dipacu setiap pekan. Bahkan seminggu terakhir, pemerintah telah menyalurkan Rp 35,1 triliun.  "Secara mingguan, pencairannya makin lama makin cepat," kata Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Komite PC-PEN Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/9).

Khusus triwulan ketiga, dana PEN yang telah dicairkan Rp 137,89 triliun. Dengan realisasi tersebut, Budi memperkirakan dampaknya terhadap produk domestik bruto (PDB) triwulan III sebesar 2,1% atau sekitar Rp 270 triliun.

Budi lalu menjabarkan realisasi penggunaan dana pada setiap program. Secara terperinci, realisasi program kesehatan mencapai Rp 21,79 triliun atau 24,9% dari pagu sebesar Rp 87,55 triliun.

Realisasi program tersebut terdiri dari pencairan insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah Rp 3,1 triliun, santunan kematian untuk 96 tenaga kesehatan sebanyak Rp 29 miliar, serta dana untuk Gugus Tugas Covid-19 Rp 3,22 triliun.

Kemudian, belanja penanganan Covid-19 mencapai Rp 11,67 triliun, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp 1,19 triliun, dan insentif perpajakan kesehatan Rp 2,58 triliun.

Program berikutnya, realisasi perlindungan sosial sebesar Rp 150,86 triliun atau 73,9% dari pagu Rp 203,9 triliun. Program tersebut meliputi pencairan sembako Rp 31,9 triliun, Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 36,3 triliun, Bansos Tunai Non-Jabodetabek Rp 24,8 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa Rp 11,9 triliun, dan bansos Jabodetabek Rp 4,4 triliun.

Kemudian, bantuan sembako yang telah cair mencapai Rp 4,6 triliun, kartu prakerja Rp 19,5 triliun, diskon listrik Rp 3,5 triliun, dan subsidi gaji Rp 14 triliun.

Program lainnya, anggaran sektoral K/L dan pemda telah disalurkan Rp 25,3 triliun atau 23,84% dari pagu Rp 106,11 triliun. Bila diperinci, program padat karya K/L mencapai Rp 12,8 triliun, cadangan perluasan Rp 2,5 triliun, cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp 6,3 triliun, dan Dana Investasi Daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp 3,8 triliun. Namun pencairan anggaran fasilitas pinjaman daerah, pariwisata, dan insentif perumahan belum terealisasi sama sekali.

Kemudian, program dukungan UMKM yang telah dicairkan Rp 79,06 triliun atau 64% dari pagu Rp 123,46 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari penempatan dana Rp 58,7 triliun, banpres produktif Rp 15,9 triliun, subsidi bunga Rp 3 triliun, penjaminan kredit UMKM Rp 100 miliar, PPh final UMKM Rp 400 miliar, dan pembiayaan investasi koperasi Rp 1 triliun.

Satu-satunya program yang belum berjalan hingga saat ini adalah pembiayaan korporasi yang memiliki pagu Rp 53,5 triliun. "Kami harap awal Oktober sudah masuk sehingga membantu pertumbuhan ekonomi triwulan IV," ujar mantan Direktur Utama Bank Mandiri tersebut.

Wakil Menteri Keuangan sekaligus Wakil Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Komite PC-PEN Suahasil Nazara mengatakan, pembiayaan korporasi masih menunggu proses penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

"Karena untuk pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN), sesuai amanat Undang-undang, ada PP-nya," ujar dia.

Suahasil lalu menjelaskan realisasi angggaran PEN pada program Kementerian Keuangan. Ia mengatakan, realisasi program insentif usaha mencapai Rp 27,6 triliun atau 22,9% dari pagu Rp 120,61 triliun.

Rincian penyaluran program ini meliputi Pajak Penghasilan (PPh) 21 Rp 1,98 triliun, pembebasan PPh 22 impor Rp 6,85 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp 9,53 triiliun, pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 2,44 triliun, dan penurunan tarif PPh Badan Rp 6,82 triliun.

Namun Suahasil mengatakan progres pencairan insentif  bergantung pada kondisi dunia usaha. "Karena kegiatan ekonomi menurun, maka pengurangan tidak seperti dalam kondisi ekonomi normal," ujar dia.

Reporter: Rizky Alika

Video Pilihan

Artikel Terkait