Risiko Kesehatan yang Bikin Jokowi Kendurkan Target Vaksinasi Covid-19

BPOM dan dokter ingin memastikan keamanan vaksin yang awalnya ditargetkan mulai diberikan November 2020. Uji klinis fase terakhir sejumlah kandidat paling cepat rampung awal 2021.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
27 Oktober 2020, 06:00
virus corona, vaksin corona, covid-19
ANTARA FOTO/REUTERS/Rospotrebnadzor Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing/Handout /HP/dj
S. . Botol berisi vaksin EpiVacCorona untuk melawan penyakit virus corona (COVID-19), yang dikembangkan oleh lembaga penelitian negara bagian Vector berbasis di Novosibirsk di bawah layanan Rospotrebnadzor, tampak pada foto siar dari lokasi tak diketahui di Rusia.

Gembar gembor pemerintah yang menargetkan vaksinasi Covid-19 dilakukan November mulai mereda beberapa hari belakangan. Ini setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan secara langsung agar vaksin tak terburu-buru diberikan kepada masyarakat.

Pesan ini disampaikan langsung Jokowi dalam rapat terbatas soal vaksinasi corona, Senin (26/10). Presiden ingin agar proses imunisasi Covid-19 dilakukan dengan standar kesehatan yang ketat lantaran hal ini menjadi perhatian banyak pihak.

"Jangan tergesa-gesa mau vaksinasi sehingga kaidah saintifik dan kesehatan jadi nomor dua,"  kata Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10).

 

Padahal sebelumnya Pemerintah telah memutuskan vaksinasi akan dimulai pada November mendatang. Bahkan saat itu mereka telah memetakan siapa saja orang yang berhak diprioritaskan menerima suntikan anti corona.

Total, Pemerintah berencana mendatangkan 6,6 juta dosis vaksin dari Tiongkok pada November 2020. Rinciannya, 5 juta dosis dari Sinopharm; 1,5 juta dosis dari Sinovac; dan 100 ribu dari CanSino.

Namun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pekan lalu mengatakan dirinya ditelpon oleh Presiden agar menunda pelaksanaan vaksinasi. Menurutnya, Jokowi akan mematuhi prosedur Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga vaksinasi Covid-19 kemungkinan tidak jadi dilaksanakan pada November 2020.

"Barangnya siap, tapi izin Emergency Use Authorization (EUA) belum bisa dikeluarkan BPOM karena ada aturan, langkah-langkah harus dipatuhi,” kata Luhut beberapa hari lalu.

Bukan tanpa sebab, BPOM ingin pemberian izin darurat dibarengi bukti keamanan, mutu, serta khasiat vaksin. Mereka juga ingin mengetahui proses produksi, impor, serta laporan efek samping dari dokter.

“Kami sangat berhati-hati memastikan aspek keamanan vaksin di tengah percepatan dalam mendapatkan akses vaksin,” kata Kepala BPOM Penny Lukito beberapa hari lalu.

Tak hanya itu, Ikatan dokter Indonesia (IDI) juga mewanti-wanti pemerintah agar vaksinasi tak dilakukan tergesa-gesa. Mereka menginginkan ada bukti berupa hasil uji klinis fase ketiga sebelum vaksin diberikan kepada masyarakat.

“Unsur kehati-hatian juga dilakukan negara lain dengan menunggu data lebih banyak data dari hasil uji klinis,” demikian isi surat IDI yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kamis (22/10).

Isu keamanan vaksin menjadi ramai usai perusahaan farmasi AstraZeneca menghentikan uji klinis lantaran seorang relawan pengujian di Brazil meninggal dunia. Berdasarkan laporan CNN, relawan berusia 28 tahun yang tinggal di Rio de Janeiro itu meninggal karena komplikasi Covid-19.

Selain itu 48 warga Korea Selatan meninggal dunia setelah mendapat suntikan vaksin flu. Padahal antivirus tersebut awalnya dicanangkan akan digunakan sebagai serum kekebalan Covid-19.

Meski demikian, otoritas Negeri Ginseng tetap melanjutkan program vaksinasi usai hasil penyelidikan terhadap korban dilakukan. Dari hasil otopsi, 13 dari 48 yang meninggal karena penyakit jantung, pembuluh darah otak, dan bukan akibat vaksinasi.

"Setelah mengkaji kasus-kasus kematian sejauh ini, sekarang bukan saatnya untuk menangguhkan program vaksinasi flu karena vaksinasi menjadi sangat krusial di tahun ini," ujar Direktur KDCA Jeong Eun-kyung dua pekan lalu dikutip dari Reuters.

Meski demikian, kasus kematian tersebut tetap saja memberi dampak. Pemerintah Singapura menunda penggunaan dua jenis vaksin influenza yakni SKYCellflu Quadrivalent dan VaxigripTetra.

Uji Klinis Rampung 2021

Dari data organisasi kesehatan dunia (WHO), hingga 19 Oktober sudah ada 11 kandidat vaksin yang sedang menjalani uji klinis tahap tiga. Selain Sinovac, AstraZeneca, dan dua dari Sinopharm, antivirus lainnya dikembangkan oleh  Moderna, Cansino, serta Novavax.

Lalu ada vaksin BioNTech-Pfizer-Phosun Pharma, Janssen Pharmaceutical, dan Gamaleya Institute. Jika ditotal, seluruh calon antivirus yang menjalani uji klinis tahap pertama hingga ketiga mencapai 44 kandidat.

Jika mengacu pada tautan laman jurnal pengujian masing-masing vaksin, hasil uji klinis rata-rata dijadwalkan baru rampung awal hingga pertengahan 2021. Sebagai contoh, dalam jurnal Clinical Trial For SARS-CoV-2 Vaccine (COVID-19), uji klinis vaksin Sinovac di Turki ditargetkan baru rampung April 2021.

Begitu pula vaksin yang sama dan diuji di Butantan Institute, Brazil, dijadwalkan baru selesai September 2021. Sedangkan  pengujian vaksin Sinovac di Indonesia dijadwalkan selesai sepenuhnya September 2021.

Pengujian vaksin Sinopharm di Abu Dhabi dijadwalkan rampung Juli 2021. Jadwal uji klinis fase III vaksin AstraZeneca akan berakhir Oktober 2021. Adapun hasil uji klinis vaksin Moderna rencananya baru rampung Oktober 2022.

Meski hasil uji klinis fase terakhir belum jelas rimbanya, Pemerintah tetap memborong antivirus tersebut. Jokowi beralasan saat ini banyak negara yang berlomba mengamankan pasokan vaksin agar masyarakat siap menggunakan ketika saatnya tiba.

“Kita tahu ini semua mengejar vaksin agar warga pulih dan ekonomi bangkit,” kata Jokowi.

SIMULASI UJICOBA VAKSINASI COVID-19 DI KOTA BOGOR
SIMULASI UJICOBA VAKSINASI COVID-19 DI KOTA BOGOR (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.)

 

Pemerintah bahkan telah menyiapkan uang muka senilai Rp 3,6 triliun untuk penyediaan vaksin AstraZeneca. Adapun biaya untuk memvaksinasi 160 hingga 190 juta rakyat Indonesia diperkirakan mencapai US$ 4,5 miliar atau sekitar Rp 66 triliun.

Adapun ahli mengingatkan semua pihak bahwa ada risiko jika vaksin yang belum jelas keampuhannya digunakan pada manusia. Apalagi eksperimen pertama biasanya rentan mengalami kegagalan.

“Mungkin saja tidak akan terlalu bagus, tetapi metode yang lebih teruji bisa jadi lebih lambat prosesnya,” kata ahli mikrobiologi dari Universitas Bristol, Inggris Profesor Adam Finn, Minggu (25/10) dikutip dari The Guardian.

Hal yang juga menjadi tantangan adalah menghadapi persepsi masyarakat. Survei Kementerian Kesehatan, WHO, dan UNICEF menyatakan 7,6% orang Indonesia ternyata tak mau divaksin.

Oleh sebab itu Jokowi memerintahkan memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate menyiapkan strategi komunikasi terkait vaksin kepada masyarakat.

"Jadi tidak ada disinformasi dan berita hoaks dari berbagai platform di media yang ada," kata dia.

Adapun, selama vaksin belum ditemukan, Pemerintah akan terus mengajak masyarakat patuh untuk melaksanakan protokol kesehatan demi memutus rantai penularan corona. Salah satunya dengan kampanye 3M.

"Vaksin terbaik yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan," ujar Kepala Satuan Tugas Penanganan covid-19 Doni Monardo dalam konferensi pers secara daring pada Kamis (22/10).

 

Reporter: Rizky Alika

Masyarakat dapat mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus menjauhi kerumunan. Klik di sini untuk info selengkapnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #cucitangan

Video Pilihan

Artikel Terkait