Ragam Kemudahan Fiskal serta Properti KEK dalam RPP Teknis UU Ciptaker

Pemerintah menambahkan industri kreatif, olahraga, jasa keuangan, dan ekonomi lain dalam kegiatan usaha yang bisa dilakukan dalam KEK.
Image title
13 November 2020, 11:50
cipta kerja, kek, fiskal
ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra
Puluhan kapal tradisional bersandar di Pantai Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa (3/12/2019). Kawasan Pantai Kuta Mandalika yang masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut menjadi salah satu wisata destinasi wisata favorit di Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah tengah menggodok aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu yang tengah disusun ialah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dalam dokumen RPP yang diperoleh dari portal resmi UU Cipta Kerja, pemerintah menambahkan industri kreatif, olahraga, jasa keuangan, dan ekonomi lain dalam kegiatan usaha yang bisa dilakukan dalam KEK.

Sebelumnya, bidang usaha yang bisa dilakukan adalah produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, teknologi, pariwisata, energi, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa seluruh atau Sebagian wilayah KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun dapat ditetapkan sebagai KEK.

 

Advertisement

Selanjutnya dalam Pasal 43, pengusul pembentukan KEK harus menyelesaikan kawasan ini dalam jangka waktu 36 bulan. Kesiapan beroperasi di sini adalah sarana prasarana, sumber daya manusia, dan administrasi.

Aturan ini juga menjelaskan secara terperinci fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada investor yang masuk KEK. Selain perpajakan dan cukai, perusahaan akan mendapatkan kemudahan lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, izin usaham dan izin lainnya.

Secara rinci, Pasal 69 RPP menyebutkan kemudahan fiskal berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta bea masuk.

Selain itu ada pajak dalam rangka impor meliputi Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan, dan kemudahan cukai.

Adapun, pelaku usaha dapat memperoleh pengurangan PPh badan. Bila tidak mendapatkan faslitas tersebut, mereka bisa mendapatkan fasilitas lainnya, seperti pengurangan penghasilan neto maksimal 30% dari jumlah investasi, hingga kompensasi kerugian yang lebih lama namun tidak lebih dari 10 tahun.

Selain itu, salah satu kemudahan yang ditawarkan ialah PPN atau PPnBm tidak dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud tertentu dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), kawasan bebas, dan tempat penimbunan berikat kepada badan usaha atau pelaku usaha.

Terkait kemudahan perpindahan barang, kemudahan yang diatur dalam beleid tersebut seperti penangguhan atau pembebasan bea masuk, pembebasan cukai untuk bahan baku atau bahan penolong, tidak dipungut pajak dalam rangka impor serta PPN atau pajak usaha.

 

Pemerintah daerah (pemda) pun akan memberikan andil dalam kemudahan pajak daerah. Pemda akan menetapkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pajak daerah atau retribusi daerah kepada pengusaha di KEK sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun, keringanan yang dimaksud setidaknya berupa pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengurangan pajak daerah atau retribusi daerah paling rendah 50% dan maksimal 100%.

Kepemilikan Properti Asing

Di luar itu, masih ada pula fasilitas dan kemudahan lalu lintas barang, kemudahan ketenagakerjaan, kemudahan keimigrasian, kemudahan pertanahan dan tata ruang, kemudahan perizinan berusaha, dan lainnya.

 

Kemudahan lintas barang yang dimaksud adalah tak ada pemberlakuan pembatasan impor dan pengenaan bea masuk ke KEK. Sedangkan terkait ketenagakerjaan, aturan terkait tenaga kerja asing di KEK masih mengacu UU Cipta Kerja yakni memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

“Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi kerja mengajukan permohonan melalui OSS,” bunyi Pasal 107.

Dalam hal keimigrasian, RPP ini mengatur bahwa bandara, Pelabuhan, pos batas, dan lokasi lain di KEK dapat menjadi tempat pemeriksaan imigrasi. Selain itu Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) dapat diperpanjang di kantor administrator KEK sebanyak lima kali dengan masing-masing selama 30 hari.

“Orang asing yang melakukan kunjungan ke KEK dapat diberikan visa kunjungan sebanyak beberapa kali perjalanan,” bunyi Pasal 131 RPP tersebut.

Dalam hal kemudahan pertanahan, orang atau badan usaha asing di KEK dapat memiliki hunian/properti sendiri berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah. Hak pakai diberikan paling lama selama 30 tahun.

“Dan diperbarui atas kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian,” demikian tertulis dalam Pasal 146.

Pemerintah juga menambahkan sejumlah fasilitas tambahan yang ditawarkan pada pelaku usaha dalam KEK pariwisata. Salah satunya kemudahan kepabeanan atau cukai atas pemasukan barang modal atau bahan baku. 

Adapun kegiatan pariwisata yang dimaksud meliputi akomodasi, konferensi, marina, bandara wisata, jasa transportasi, hunian, makanan minuman, perbelanjaan, hiburan, edukasi, sarana olahraga, pusat kesehatan, perawatan lansia, dan kegiatan pendukung lainnya.

Selain itu, pembelian rumah tinggal atau hunian di KEK pariwisata akan diberikan pembebasan PPnBM dan PPh atas penjualan atas barang yang tergolong sangat mewah. Beleid itu pun menyebutkan, "Pembeli rumah tinggal atau hunian diberikan perlakuan sebagai pelaku usaha," demikian tertulis dalam RPP tersebut.

Sedangkan pakar mengatakan kemudahan ini dapat mendorong KEK lebih laku ketimbang kawasan industri. Apalagi saat ini kewenangan pemerintah lebih tersentralisasi dalam perizinan.  

 "Saya berharap kemungkinan besar ke depannya adanya KEK yang jauh lebih efisien dari segi perizinan sehingga KEK dapat mendorong kawasan perekonomian jauh lebih baik dibandingkan kawasan lainnya," kata Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugro dalam diskusi virtual INDEF, Senin (2/11).

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait