Keputusan Pengurangan Hari Libur Akhir Tahun Ditunda Awal Pekan Depan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas hari Senin (23/11) bakal meninjau ulang keputusan cuti bersama akhir tahun 2020.
Image title
Oleh Rizky Alika
27 November 2020, 21:40
libur akhir tahun, cuti bersama, liburan
ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/aww.
Suasana kepadatan kendaraan dari arah Garut dan Tasikmalaya menuju Gerbang Tol Cileunyi terjadi di Cipacing, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/11/2020). Kepala Bagian Operasi Korps Lalu Lintas Polri Komisaris Besar Rudi Antariksawan mengatakan, puncak arus balik libur panjang cuti bersama menuju Jakarta di berbagai daerah akan terjadi pada Minggu (1/11/2020) malam ini.

Pemerintah menggelar rapat tingkat menteri untuk membahas pemotongan cuti bersama pada akhir tahun ini. Namun, belum ada keputusan terkait hal tersebut sehingga rapat dilanjutkan pada Senin pekan depan (30/11).

Awalnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pengumuman kepastian pemangkasan cuti akan disampaikan hari ini. Namun hingga hari ini tidak ada keputusan sehingga rapat akan dilanjutkan awal pekan depan.

"(Rapat dilanjutkan) Senin," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji saat dihubungi Katadata.co.id, Jumat (27/11).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas hari Senin (23/11) bakal meninjau ulang keputusan cuti bersama akhir tahun 2020. Para menteri diminta membahasnya, lalu mengumumkan kepastian mengenai libur dan cuti bersama akhir tahun.

Setelah itu, para menteri akan merilis Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait dengan libur dan cuti bersama. “Jumat baru akan dirapatkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Kamis (26/11).

Para menteri diminta membahasnya, lalu mengumumkan kepastian mengenai libur dan cuti bersama akhir tahun. Setelah itu, para menteri akan merilis surat keputusan bersama terkait dengan libur dan cuti bersama.

Meski begitu, pengusaha terbelah menyikapi rencana ini.  Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, wisatawan domestik umumnya akan meningkat saat libur Lebaran, libur sekolah, serta libur Natal dan tahun baru.

"Jadi harapan kami bisa jadi pupus. Masuk Januari sudah low season lagi," kata Maulana saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (26/11).

Menurutnya, okupansi hotel selama sembilan bulan belakangan sudah rendah. Dia khawatir jika cuti bersama dipangkas, kondisi ini akan berlanjut hingga Januari bahkan April 2021. 

Oleh karena itu, ia khawatir pengusaha hotel yang dapat bertahan selama pandemi ini jumlahnya tidak besar. Maulana pun menyebutkan, lonjakan okupansi kerap terjadi saat libur panjang.

Bercermin pada libur panjang saat Agustus dan Oktober lalu, okupansi hotel mengalami peningkatan sebesar 5% dari rata-rata tingkat keterisian. Meski demikian, pengusaha menganggap kenaikan tersebut dinilai kecil.  Sebagai perbandingan, sepanjang 2019 lalu, tingkat okupansi hotel yang paling rendah hanya sebesar 40%. "Itu pun hanya berlangsung satu bulan," ujar Maulana.

Dengan kondisi tersebut, dia khawatir Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan dapat kembali meningkat. Hal ini disebabkan karena rendahnya okupansi yang berlangsung dalam jangka waktu lama.

Di sisi lain, pengusaha manufaktur menyambut baik rencana tersebut. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri Johnny Darmawan beralasan swasta acapkali menanggung beban lebih besar lantaran harus membayar biaya lembur kepada pegawainya saat cuti panjang.

Di sisi lain, libur yang terlalu lama dinilai tidak baik bagi perusahaan tertentu lantaran mesin produksi harus beroperasi selama 24 jam. "Jadi bagus kalau cuti bersama dikurangi," kata Johnny saat dihubungi Katadata.co.id, Selasa (24/11).

Johnny pun menilai, hari kerja Indonesia termasuk sedikit bila dibandingkan negara lain. Padahal, peningkatan produktivitas dapat dilakukan bila jam kerja di dalam negeri tidak lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

Tak hanya itu, jam kerja yang lebih banyak dinilai dapat membantu pengusaha untuk mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat sebesar 47,8 pada Oktober 2020. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan sejumlah negara ASEAN lainnya seperti Thailand dengan PMI sebesar 50,8 dan Vietnam dengan PMI 51,8.

Johnny juga khawatir aktivitas manufaktur akan kembali menurun lantaran hari kerja yang lebih sedikit pada bulan Desember. Apalagi menurutnya, kegiatan ekonomi kembali pulih sepanjang Agustus hingga November ini.

Reporter: Rizky Alika

Video Pilihan

Artikel Terkait