KEIN Dibubarkan, Presiden Dinilai Perlu Ide Ekonomi Out of The Box

Namun Johnny berpendapat KEIN masih diperlukan dalam memberikan ide ekonomi dan industri ke Presiden.
Image title
30 November 2020, 20:07
KEIN, jokowi, pembubaran lembaga
Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi pabrik otomotif. Pengsuaha anggap pembubaran KEIN tak memberikan dampak terhadap industri.

Pengusaha menganggap pembubaran Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) oleh Presiden Joko Widodo tidak mendatangkan dampak pada industri. Pasalnya KEIN hanya bertugas memberikan ide dan terobosan kepada Presiden.

Selain itu lembaga tersebut sebenarnya sudah tak aktif usai periode pertama pemerintahan Jokowi pada 2019 lalu. "Jadi sebenarnya kerja kami ikut Presiden saja," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri Johnny Darmawan kepada Katadata.co.id, Senin (30/1).

Lembaga ini sebelumnya dipimpin oleh Soetrisno Bachir dan Arif Budimanta sebagai Wakil Ketua. Sedangkan anggotanya berisi 17 pakar dan pelaku bisnis, termasuk Johnny.

Meski demikian Johnny berpendapat KEIN sebenarnya masih diperlukan dalam memberikan ide ekonomi dan industri. Apalagi menurutnya keanggotaan komite tersebut diisi oleh para pakar yang memahami bidangnya.  "Makanya kami memberikan suatu pemikiran yangg out of the box," ujarnya.

Dengan pembubaran ini, rencananya pendanaan, pegawai, aset maupun arsip KEIN sepenuhnya akan dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Johnny menilai, pengalihan itu dianggap wajar karena KEIN tidak berdiri sendiri. “Pada dasarnya bujet KEIN itu tidak berdiri sendiri, sehingga wajar dikembalikan ke Kemenko,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyambut positif pembubaran KEIN. Selain penghematan anggaran,  hal ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi kerja pemerintah.

Ia mengatakan, awalnya KEIN berperan untuk menjembatani presiden dengan pelaku usaha. Namun, karena pengusaha telah mampu menyampaikan ide dan gagasannya, pembubaran KEIN tidak mendatangkan pengaruh. 

“Kemudian kalau dilihat lebih dalam lagi, ada UU Minerba yang pro pengusaha tambang. Jadi sejauh ini tidak perlu dibentuk komite lagi,” kata Bhima.

Kendati demikian, dia berharap dengan dibubarkannya KEIN, presiden turut membubarkan lembaga nonstruktural lain yang kinerjanya dapat ditangani oleh kementerian terkait. “Ini juga untuk simplifikasi birokrasi,” ujarnya.

Selain KEIN, Jokowi juga telah membubarkan Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura, Badan Standarisasi dan Akreditas Nasional Keolahragaan, Komite Pengawas Haji Indonesia.

Selain itu ada pula Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia serta Badan Regulasi Telekomuniakasi Indonesia. Tak sampai disitu, rencanya, pemerintah bakal membubarkan 29 lembaga negara lainnya.

Reporter: Annisa Rizky Fadila

Video Pilihan

Artikel Terkait