Survei LSI: Masyarakat Menilai Tren Korupsi 2 Tahun Terakhir Meningkat

Hanya 28% masyarakat yang menganggap kinerja pemerintah membaik dalam pencegahan korupsi.
Ameidyo Daud Nasution
6 Desember 2020, 16:38
korupsi, survei, KPK
Adi Maulana Ibrahim |Katadata
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kedua kiri) mengenakan baju tahanan saat konferensi pers seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020). Survei LSI pada Minggu (6/12) mengungkap rendahnya persepsi masyarakat terhadap kerja pemerintah tangani korupsi.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional tentang tren persepsi publik tentang korupsi. Dari hasil penjaringan opini, persepsi masyarakat atas kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam penanganan korupsi tak mengalami perubahan dan cenderung bertambah buruk.

Survei dilakukan pada 2.000 responden dengan metode random simple sampling sepanjang 29 November sampai 3 Desember. Adapun tingkat toleransi kesalahan (margin of error) survei ini sebesar 2,2%.

Dari hasil survei, hanya 28% responden menyatakan pencegahan korupsi selama setahun terakhir lebih baik. Sedangkan 37% beranggapan pencegahan korupsi jalan di tempat dan 26% menganggap bertambah buruk.

Sedangkan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hanya 22% responden menganggap ada perbaikan. Sebanyak 43% menyatakan tidak ada perubahan dalam menegakkan aturan dalam mengatasi rasuah. Adapun 27% mengatakan penegakan hukum terhadap koruptor bertambah buruk.

Advertisement

“Ini sinyal dari masyarakat yang melihat korupsi semakin parah dalam konteks upaya pencegahan dan penegakan hukum,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat pemaparan secara virtual, Minggu (6/12).

Bukan tanpa sebab, hasil survei LSI menyatakan pada Desember 2018 responden yang menyatakan pencegahan korupsi semakin baik masih mencapai 42,7%. Sedangkan 44,1% menganggap penegakan hukum kepada koruptor semakin baik.

Begitu pula pandangan masyarakat mengenai tren tingkat korupsi selama dua tahun terakhir yang dianggap meningkat. Sebanyak 45,6% responden menganggap tingkat korupsi di Indonesia meningkat selama dua tahun terakhir. Sedangkan 30,4% menyatakan tak ada perubahan pada tingkat korupsi sejak 2018.

Dari sisi lembaga, sebanyak 67% responden mengatakan Presiden adalah lembaga yang paling efektif memberantas korupsi. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di peringkat dua yakni 64,7%.

Meski demikian, masyarakat menganggap efektivitas KPK dalam memberantas korupsi turun tajam sejak Desember 2018. Dua tahun lalu, responden yang menyatakan kerja komisi antirasuah baik dalam memberantas korupsi masih mencapai 84,9%.

“Ada pandangan KPK dianggap kurang efektif (memberantas korupsi),” kata Djayadi.

Namun KPK masih dianggap masyarakat lembaga yang paling bertanggung jawab mengatasi masalah korupsi. Sebanyak 83,1% masyarakat menyatakan tulang punggung pemberantasan korupsi berada di tangan KPK.

Sedangkan responden yang menilai Presiden paling bertanggung jawab menangani korupsi hanya 38,1%. Begitu pula masyarakat yang menganggap tugas utama pemberantasan korupsi ada di kepolisian hanya 26,8%. “Ada harapan yang tinggi kepada KPK dan ini peluang untuk mengambil tanggung jawab,” ujar Djayadi.

Sedangkan Presiden Joko Widodo telah menyatakan tak akan melindungi para Menteri yang terlibat korupsi. Pernyataan Presiden disampaikan setelah KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus pengadaan bantuan sosial.

 “Sejak awal saya ingatkan Menteri Kabinet Indonesia Maju: jangan korupsi,” tulis Jokowi dalam unggahan instagramnya, Minggu (6/12). Sebelum Juliari, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah menjadi tersangka kasus ekspor benih lobster.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait