Pemerintah Tampung 37 Masukan Teknis UU Ciptaker, Terbanyak Soal UMKM

Mayoritas masukan tersebut masih terkait dengan aturan induk UU Cipta Kerja.
Image title
10 Desember 2020, 18:53
cipta kerja, omnibus law, UMKM
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (28/10/2020). Pemerintah telah menerima 37 masukan aturan turunan UU Cipta Kerja.

Pemerintah telah membentuk Tim Serap Aspirasi untuk menampung masukan dari masyarakat atas peraturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Ketua tim yakni Franky Sibarani mengatakan, ada lebih dari 37 masukan untuk aturan turunan UU sapu jagat tersebut.

Masukan tersebut terkait ketenagakerjaan, perizinan berusaha, hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bahkan, aspirasi terkait UMKM lebih banyak dibandingkan klaster lainnya.

Selain itu, banyak aspirasi terkait perizinan usaha. "Mungkin karena perizinan momok publik, jadi klaster ini banyak mendapatkan masukan," ujar Franky dalam konferensi pers, Kamis (10/12).

Namun sebagian besar masukan yang diterima masih terkait dengan aturan induk UU Cipta Kerja. Padahal, Tim Serap Aspirasi dibentuk untuk menampung masukan aturan UU Cipta Kerja dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

"Sebagian besar merujuk kepada UU sehingga kita belum melihat kaitannya dengan pasal dan ayat," kata mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tersebut. Meski demikian Franky belum menyebutkan jumlah tiap masukan yang diterima secara detail.

Di luar 37 masukan itu, masih ada masukan lain lewat surat yang belum diproses oleh Tim Serap Aspirasi.  Sekretaris tim yakni Agus Muharam mengatakan pihaknya menerima masukan dari beberapa kanal.

Selain sosialisasi di daerah, tim menerima masukan lewat portal uu-ciptakerja.co.id dan online form lewat email ke [email protected] Kemudian, aspirasi dapat disampaikan dengan mengirimkan surat atau datang langsung ke kantor TSA di Gedung Kantor Pos Besar Lantai 6, Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Terakhir, Tim Serap Aspirasi telah membuka kanal daring dengan menggunakan formulir online yang dapat diakses di bit.ly/tsakirimaspirasi. Agus berharap, masukan tersebut dapat diimplementasikan dalam aturan turunan UU Cipta Kerja. "Diharapkan PP dan Perpres benar-benar bisa dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat," ujar dia.

Tim ini akan bekerjasama dengan berbagai asosiasi, kelompok masyarakat, dan universitas untuk menyelenggarakan lebih dari tiga belas diskusi dengan masyarakat pada Desember 2020. Masyarakat dapat melihat kegiatan Tim Serap Aspirasi melalui Instagram @tsa_ciptakerja atau Twitter: @TSACiptaKerja.

Kritik Setara Institute

Sedangkan kritik terhadap UU Cipta Kerja masih terus berdatangan. Kali ini Setara Institute dalam catatan eksekutif tahun 2020 menyatakan aturan tersebut berkontribusi terhadap penurunan indeks hak sipil politik (sipol) dan hak ekonomi sosial budaya masyarakat.

Indeks hak sipol RI tahun ini turun 0,1 menjadi 2,8. Sedangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya anjlok 0,4 ke angka 3,1. Salah satu yang menjadi sorotan mereka adalah proses pembentukan UU Cipta Kerja dan norma-norma yang terkandung dalam UU tersebut.

Oleh sebab itu mereka meminta Presiden Joko Widodo memastikan aturan yang digadang memacu investasi ini seimbang dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). 

"Salah satunya dengan memastikan United Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights sebagai pedoman rezim investasi untuk meminimalisir kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis," demikian keterangan tertulis Setara Institute, Kamis (10/12).

Reporter: Rizky Alika

Video Pilihan

Artikel Terkait