Jokowi Didesak Segera Angkat Mensos dan Menteri Kelautan yang Baru
Presiden Joko Widodo hingga kini belum menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial baru usai Edhy Prabowo dan Juliari Batubara ditahan dan menjadi tersangka kasus korupsi. Padahal, dua kursi menteri ini merupakan posisi yang strategis dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
Edhy telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Jokowi usai ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan Juliari mengatakan akan mengirimkan surat serupa kepada Presiden.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan posisi Mensos definitif penting untuk mempercepat bantuan sosial. Sedangkan Menteri KKP baru akan menangani kebijakan pemberdayaan nelayan terutama di masa sulit.
“Menurut saya urgensinya semakin besar apalagi ada bencana seperti banjir juga,” kata Trubus kepada Katadata.co.id, Jumat (11/12).
Bahkan Trubus berharap Jokowi dapat menunjuk Menteri baru sebelum pergantian tahun. Ini agar mereka dapat segera mengeksekusi kebijakan dan penganggaran pada awal 2021. “Sehingga ada kontrol terhadap kebijakan yang strategis,” kata dia.
Saat ini Gerindra mendapatkan dua jatah kabinet, sedangkan PDIP mengisi lima posisi. Terkait posisi politik, Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan kemungkinan yang paling mungkin terjadi adalah masing-masing partai menunjuk kadernya untuk mengisi jabatan yang sama.
Kemungkinan lainnya, Jokowi bisa jadi melakukan penukaran posisi menteri dengan melakukan perombakan kabinet (reshuffle). "Bisa jadi Gerindra diberikan tempat di menteri lain, PDIP menteri lain," kata Arif saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (10/12).
Tapi menurutnya, Jokowi bisa memainkan manuver lain jika pada akhirnya pembicaraan dengan partai politik buntu. Dalam hal ini Presiden bisa memangkas jatah PDIP atau Gerindra untuk memastikan otoritasnya.
Perubahan jatah bagi partai politik merupakan hal yang lumrah dalam percaturan politik. "Kadang, kelompok politik dibuat merasa tidak aman. Dengan rasa tidak aman, mereka sadar ada ketergantungan kepada Jokowi," ujar dia.
Sementara, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin menilai, kursi menteri sosial sudah menjadi jatah untuk PDIP. Namun, tidak tertutup kemungkinan jatah partai banteng diberikan di kementerian lain.
Meski begitu, ia belum bisa memprediksi sosok yang pantas menggantikan jatah mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara. "Soal nama itu hanya Megawati (Ketua Umum PDIP) yang tahu. Yang pasti masih akan dari petinggi PDIP yang dekat dengan Megawati," ujar dia.
Adapun Trubus berharap sosok pengganti Edhy Prabowo dan Juliari Batubara merupakan orang yang memiliki latar belakang teknis sesuai dengan bidangnya. Ia berharap Menteri KKP baru dekat dengan nelayan dan memiliki jaringan luas.
"Sedangkan Mensos bisa diisi orang yang berpengalaman dalam pemberdayaan sosial, bisa saja pernah berkecimpung dalam pembinaan kawasan kumuh atau pemberdayaan masyarakat pedesaan," katanya.
