Duduk Perkara Etik yang Bikin DKPP Berhentikan Ketua KPU Arief Budiman

Arief dinilai melanggar kode etik terkait pengangkatan kembali Evo Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
13 Januari 2021, 18:59
KPU, dkpp, pemilu
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
Ketua KPU Arief Budiman bersiap untuk memulai konferensi pers tentang Pilkada serentak di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (12/6/2020). Sidang DKPP pada Rabu (13/1) memutuskan memberhentikan Arief Budiman dari jabatannya.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian Arief Budiman dari posisinya sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Arief dinilai melanggar kode etik terkait pengangkatan kembali Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan.

Arief dianggap melanggar etik saat menemani Evi untuk mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia juga dinilai melampaui kewenangannya ketika menerbitkan surat untuk mengangktifkan kembali Evi.

Hal ini diputuskan dalam Rapat Pleno oleh tujuh anggota DKPP yang terdiiri dari Ketua DKPP Muhammad, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Didik Supriyanto, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Mochammad Afifuddin.

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Teradu Arief Budiman sejak putusan ini dibacakan,” demikian bunyi salinan keputusan DKPP, Rabu (13/1).

 Adapun DKPP dalam pertimbangannya menganggap surat yang diterbitkan Arief tak dapat dibenarkan menurut peraturan. Merekajuga menganggap Arief melanggar etika lantaran tak menempatkan diri dalam perbuatan yang bersifat personal yang berimplikasi pada kesan pembangkangan atas putusan DKPP.

“Dengan demikian dalil aduan Pengadu Terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu,” demikian bunyi putusan DKPP.

DKPP juga menganggap surat Kementerian Sekretaris Negara kepada Ketua KPU tidak memerintahkan pengangkatan kembali Evi. Ini membuat mereka menilai surat KPU RI nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 melampaui wewenang Arief.

Kronologi Perkara

Dalam putusan tersebut, dilampirkan pula kronologi perkara yang disampaikan oleh pengadu bernama Jupri. Awalnya DKPP menggelar sidang pada 18 Maret 2020 dan memutuskan pemberhentian Evi Novida Ginting secara tidak hormat. Keputusan tersebut ditindaklanjuti Presiden Joko Widodo yang menerbitkan  Keputusan Presiden RI nomor 34/P TAHUN 2020 tanggal 23 Maret.

Tanggal 17 April, Evi yang tak menerima keputusan tersebut menggugat Keppres ke PTUN dan didampingi Arief. Tanggal 23 Juni, PTUN mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan Presiden mencabut Keppres 34.

Tanggal 11 Agustus, Presiden menerbitkan Keppres Nomor 83/P Tahun 2020 tentang pencabutan Keppres sebelumnya.  Dua hari kemudian, terbitlah surat Kemensetneg Nomor B210/kemensetneg/D-3/AN.01.00/08/2020 yang menyampaikan Keppres tersebut kepada KPU.

Hal itulah yang dijadikan dasar Ketua KPU untuk menerbitkan surat Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 yang jadi pegangan Evi untuk aktif kembali.

Meski demikian, pengadu menganggap Putusan Nomor 317 dan Keppres adalah dua hal yang berbeda. Oleh sebab itu ia menilai keputusan yang diambil Arief untuk mengaktifkan Evi tak dapat dibenarkan.

 

 

Video Pilihan

Artikel Terkait