Pacu Daya Saing, Kunci RI Menangkan Persaingan di Dalam RCEP

Perjanjian RCEP menjadi potensi sekaligus tantangan bagi Indonesia. Kemendag mengatakan pembenahan daya saing jadi satu-satunya cara jadi pemenang
Image title
Oleh Rizky Alika
20 Januari 2021, 18:46
perdagangan, RCEP, internasional
Agung Samosir|KATADATA
Aktifitas bongkar muat kontainer di PT Jakarta International Container Terminal (JICT), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pemerintah mengatakan memacu daya saing jadi kunci memenangkan persaingan dalam RCEP.

Perjanjian perdagangan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) telah ditandatangani jelang akhir tahun lalu. Selain peluang yang besar, Pemerintah juga mengakui ada tantangan yang besar dari perjanjian ini.

Kementerian Perdagangan juga menyatakan satu-satunya cara agar Indonesia sukses dalam perjanjian dagang raksasa ini adalah dengan meningkatkan daya saing. Apalagi ada persaingan antar negara dalam memperebutkan kue perdagangan dalam RCEP.

“Maka perlu menciptakan daya saing untuk mengambil manfaat terbukanya akses pasar di negara lain,” kata Direktur Perundingan ASEAN Kementerian Perdagangan Antonius Yudi Trianto dalam webinar bertajuk “Stimulus Covid-19 dan RCEP: Pemacu Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Dunia 2021-2022” yang diselenggarakan Universitas Prasetiya Mulya, Ikaprama dan Katadata.co.id, Rabu (20/1).

Adapun, negara-negara anggota RCEP telah menjadi pasar tujuan utama ekspor Indonesia pada 2019, yaitu sebesar 57% dari total ekspor. Sementara, total impor Indonesia dari negara anggota RCEP mencapai 67% pada 2019.

Yudi mengatakan saat ini pemerintah mendorong proses ratifikasi perjanjian tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, pemetaan terhadap keunggulan sektor asal RI di rantai pasok juga sedang dlakukan.

“Sehingga RCEP dapat mendorong transformasi khususnya dari ekspor yang berbasis komoditas menjadi produk jadi dan setengah jadi,” katanya.

Pemetaan juga dilakukan pada sektor yang menjadi kelemahan Indonesia agar dapat perlindungan. Yudi mengatakan seluruh proses tersebut bisa memakan waktu tiga tahun. “Saya rasa cukup untuk mempersiapkan sektor tersebut bersaing dan memberi manfaat,” katanya.

Adapun Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyoroti rendahnya peran RI dalam rantai pasok global. Hal ini terlihat dari Backward Value Added (BVA) Indonesia yang hanya 10% dari data UNCTAD EORA.

BVA menggambarkan besaran ekspor di suatu negara yang produknya berasal dari impor. Di sisi lain, Foreign Value Added (FVA) Indonesia sekitar 38%. Adapun, FVA menggambarkan ekspor suatu negara yang produknya diinput dari negara lain.

"Kalau seperti ini terus (partisipasi dalam rantai pasok global rendah), percuma saja ikut RCEP. Percuma reformasi Omnibus Law," kata Yose Rizal.

Ia mencatat, BVA Thailand sebesar 30%, sementara Vietnam 32%. Kemudian, BVA Filipina dan Malaysia masing-masing di atas 25%. Ini artinya, negara tersebut bisa menggunakan produk impor untuk mendorong kinerja ekspor.

Kondisi tersebut berbeda dengan Indonesia yang justru mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dengan demikian, produk buatan Indonesia didorong untuk menggunakan bahan baku lokal.

Akibatnya, langkah tersebut dapat menghambat inovasi produk. "Dari A sampai Z, dari paku sampai mesin maunya buatan sendiri. Akhirnya tidak ada yang diproduksi," kata dia.

Menurutnya, peningkatan partisipasi dalam rantai pasok global bisa mendorong pembangunan industri. Yose mencontohkan Tiongkok yang terlebih dulu melakukan hal ini.

Pada 1990, Tiongkok belum terintegrasi dengan rantai pasok global. Saat itu, produk ekspor yang menggunakan bahan baku dari domestik sebesar 73% dari total ekspor. Sementara, produk impor yang berhasil diekspor sebesar 17%.

Tahun 2005, Negeri Panda telah memiliki peran masif dalam rantai pasok global. Hal ini terlihat dari ekspor produk yang menggunakan kandungan domestik menjadi 60%, selebihnya merupakan ekspor produk yang berasal dari impor.

Dengan kondisi tersebut, ekspor Tiongkok ikut melejit dari US$ 2,1 miliar pada 1990 menjadi US$ 71,2 miliar pada 2005. "Jadi kita tidak boleh alergi impor atau produk asing," ujarnya.

Adapun Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman juga berharap daya saing produk olahan pangan RI dapat meningkat. Namun ia juga melihat potensi besar dari RCEP dari perdagangan hingga investasi.

"Penetrasi ke negara tujuan ekspor dengan benefit yang ada di dalam RCEP juga bisa dilakukan," kata Adhi.

 

Reporter: Rizky Alika

Video Pilihan

Artikel Terkait