Setumpuk Masalah Pendanaan yang Bisa Menyetop Megaproyek Tol Sumatera
Rencana besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menautkan Pulau Sumatera dengan jalan tol kini terganjal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membeberkan minimnya pendanaan untuk melanjutkan megaproyek tersebut.
Dalam rapat kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (28/1). Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengungkapkan tiga masalah pendanaan Tol Trans Sumatera.
Kendala pertama, defisit suntikan modal negara yang dialami kontraktor proyek tersebut yakni PT Hutama Karya (Persero). Hedy menyampaikan paling tidak perusahaan pelat merah tersebut kekurangan suntikan modal negara (PMN) Rp 60 triliun.
Saat ini Kementerian PUPR sedang berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian lain agar kebutuhan ini bisa dipenuhi. Mereka juga sedang mengaudit ulang untuk menghitung kebutuhan proyek tersebut.
“Ini unik karena payung hukumnya adalah Keputusan Presiden penugasan ke HK,” kata Hedy.
Masalah kedua adalah kebutuhan anggaran pengadaan tanah yang mencapai Rp 52 triliun. Sedangkan untuk tahun ini saja, pemerintah hanya mampu memenuhi dana sebesar Rp 5,9 triliun. “Terus terang ini luar bias,” katanya.
Kendala terakhir adalah biaya kontruksi proyek raksasa ini yang mencapai Rp 171,8 triliun hingga 2024. Saat ini PUPR sedang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut meski harus mengubah Keppres penugasan.