Kemenkes Godok Aturan Vaksinasi Gotong Royong dan Tes Antigen
Pemerintah tengah merancang skema vaksinasi Covid-19 jalur mandiri untuk para pengusaha. Kementerian Kesehatan nantinya akan menerbitkan aturan terkait vaksin untuk swasta tersebut.
Aturan ini memang ditunggu pengusaha yang akan melakukan vaksinasi kepada para pegawainya. Namun, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto belum memerinci seluruh ketentuan yang bakal tertuang dalam beleid tersebut.
"(Soal) vaksin gotong royong, Menteri Kesehatan akan membuat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)," kata di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/2).
Permenkes tersebut juga akan mengatur penggunaan tes cepat (rapid test) antigen untuk pemindaian virus corona. Tes in bisa digunakan untuk pemeriksaan awal lantaran biayanya yang lebih murah daripada tes Polymerase Chain Reaction (PCR).
Tak hanya itu, untuk mendorong penelusuran kasus (tracing) secara digital, Presiden Joko Widodo juga bakal menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait program Peduli Lindungi. "Sehingga program ini bisa digunakan dan efektif mengontrol secara digital terkait orang yang terpapar," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak mempermasalahkan bila pengusaha diberikan akses vaksin corona berbayar. Namun, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan.
