Daerah Belum Siap, PPKM Mikro Jawa - Bali Diperpanjang hingga 8 Maret

Belum seluruh daerah memetakan dan melaporkan zonasi risiko Covid-19. Ketentuan yang ada dari PPKM dua pekan sebelumnya tak diubah.
Ameidyo Daud Nasution
20 Februari 2021, 12:30
ppkm mikro, virus corona, covid-19
ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/hp.
Anggota Satpol PP Kota Bogor menghukum warga yang tidak memakai masker saat razia penegakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di jalan Bogor Nirwana Residence (BNR), Mulyaharja, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (15/2/2021). Pemerintah akan memperpanjang PPKM Mikro sampai 8 Maret 2021.

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara mikro di Jawa dan Bali hingga 8 Maret 2021. Penyebabnya, belum semua desa dan wilayah terkecil siap menjalankan teknis pembatasan berdasarkan indikator pencegahan Covid-19.

Dari data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, belum seluruh daerah memetakan zonasi risiko. Selain itu belum semua pemetaan zonasi dilaporkan daerah kepada Satgas pusat

“Butuh persiapan, maka kami lanjutkan dua pekan ke depan,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Sabtu (20/2).

 Saat ini ada 25 kabupaten dan kotamadya di Jawa dan Bali yang dinyatakan sebagai zona merah corona. Jika dibedah per desa atau kelurahan, Jawa Barat menyumbang zona merah terbanyak yakni 340 desa. Di bawahnya ada Bali yang menyumbang 120 desa zona risiko tinggi corona.

“Sedangkan Banten masih menunggu update,” kata Airlangga menjelaskan ketiadaan data zona merah Provinsi Banten.

Pemerintah juga tak mengubah ketentuan yang ada dari PPKM sebelumnya.  Kegiatan makan dan minum di restoran tetap dibatasi kapasitasnya maksimal 50%. Begitu pula pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan berlaku hingga pukul 21.00.

Sedangkan proses belajar mengajar tetap berlangsung dari rumah, sektor esensial bisa berjalan 100 persen, tempat ibadah dibatasi 50 persen, fasilitas umum berhenti operasi, dan ketentuan kapasitas transportasi umum mengikuti aturan wilayah.

“Cakupannya 123 kabupaten dan kotamadya sampai desa di tujuh provinsi,” kata Airlangga.

Meski demikian, Airlangga juga menyinggung capaian positif yakni turunnya kasus aktif di lima provinsi PPKM yakni DKI, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur yang menurun. Secara nasional jumlah kasus aktif secara nasional turun 17,2 persen dari pekan lalu.

Selain itu bed occupancy ratio di provinsi yang menjalankan PPKM telah menurun hingag di bawah 70 persen. Begitu pula rasio kematian di DKI, Jabar, dan Bali yang turun. “Tren peningkatan kepatuhan juga naik ke 87 sampai 88 persen,” kata Airlangga.

Pemerintah akan terus menggelar tes demi mendeteksi Covid-19 secara luas. Airlangga mengatakan saat ini Kementerian Kesehatan telah mendistribusikan 623.375 alat rapid test antigen. Selain itu puluhan ribu aparat disiagakan untuk menelusuri kontak erat.

“Tracer Satgas sebanyak 4.188 orang, Babinsa 29.491 orang, dan Bhabinkamtibmas 17.523,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Bud Gunadi Sadikin mengatakan pelaporn rapid test antigen ke dalam data kasus sudah siap berjalan. Pelatihan terhadap puskesmas juga telah dilakukan Kemenkes.

“Diharapkan bisa mengidentifikasi untuk mengurangi laju penularan dan positivity rate kasus,” kata Budi.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait