Ombudsman Periksa Mekanisme Kebijakan Impor 1 Juta Ton Beras

Rizky Alika
24 Maret 2021, 19:00
impor beras, ombudsman, satu juta ton beras
ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww
Pekerja menata karung berisi beras di Gudang Bulog Kanwil DKI dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (18/3/2021). Ombudsman RI ikut periksa mekanisme impor satu juta beras.

Ombudsman RI akan ikut memeriksa keputusan impor satu juta ton beras yang dilakukan Pemerintah. Ini lantaran menurut mereka ada dugaan potensi maladministrasi dari kebijakan tersebut.  

Angota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan mekanisme rapat koordinasi terbatas yang digelar oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto masih belum terlalu jelas. Oleh sebab itu, ia akan mengumpulkan informasi terkait.

"Dalam seminggu ke depan kami kumpulkan berbagai informasi dan menyurati institusi terkait untuk meminta keterangan," kata kata Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika di kantornya, Jakarta, Rabu (24/3).

Sejumlah indikasi tersebut ialah tidak ada permasalahan produksi gabah, stok beras tidak bermasalah, serta pelaku usaha tidak ada keluhan. Ia menduga, ada yang salah dalam keputusan impor tersebut.

Yeka mengatakan keputusan impor harus berdasarkan data yang valid dan bukti yang sesuai. Sebab, komoditas beras memiliki dampak sosial dan politik yang luas. "Kalau perlu Ombudsman akan turun ke semua provinsi yang ada," katanya. 

Sebelumnyab Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Januari-April 2021 produksi beras berpotensi naik 26,8 persen dari periode yang sama tahun lalu menjadi 14,5 juta ton.

Sementara, stok beras milik Perum Bulog per 14 Maret 2021 mencapai angka 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 23.708 ton stok beras komersial.

Dari jumlah stok CBP tersebut, terdapat stok beras yang berpotensi turun mutu sekitar 400 ribu ton. Beras turun mutu itu berasal dari pengadaan dalam negeri pada 2018-2019 dan sisa impor pada 2018.

Dengan demikian, stok beras yang layak konsumsi kurang dari 500 ribu ton atau sekitar 20% dari kebutuhan beras rata-rata tiap bulan sebesar 2,5 juta ton.  Ombudsman masih mempertanyakan apakah jumlah beras di gudang Bulog itu patut dikhawatirkan.

"Karena pada Maret 2018, stok beras Bulog 600 ribuan, tidak ada masalah. Masa lalu juga pernah stok beras 400 ribu ton, tak ada masalah," kata Yeka.

Selain di Bulog, pasokan beras domestik juga tersedia di penggilingan padi, masyarakat, hingga restoran. Kementerian Perdagangan mencatat pada Februari 2021, stok beras yang ada di penggilingan padi sebesar 1 juta ton.

Kemudian, stok beras di lumbung padi masyarakat 6,3 ribu ton, stok di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sekitar 30,6 ribu ton, stok di hotel, restoran, dan kafe sekitar 260 ribu ton, dan di rumah tangga sekitar 3,2 juta ton.

Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...