Jokowi: Keterbukaan Informasi jadi Kebutuhan dan Tantangan Pemerintah
Perkembangan zaman membawa perkembangan teknologi informasi menjadi semakin maju. Presiden Joko Widodo pun mengatakan, keterbukaan informasi menjadi sebuah kebutuhan pada era sekarang ini.
Meski demikian derasnya arus informasi juga menjadi tantangan pemerintah. Tuntutan masyarakat untuk menuntut kecepatan dan keterbukaan informasi juga harus dikelola.
"Ini adalah tantangan bagi pemerintah, lembaga penyiaran, media, serta pemangku kepentingan," ujar dia saat membuka acara Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-88 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/4).
Bukan tanpa sebab, setiap orang saat ini bisa menerima informasi dengan cepat. Selain itu, mereka juga bisa memproduksi dan menyebarluaskan informasi tersebut dengan segera.
Keterbukaan dan akurasi informasi juga menjadi faktor penting dalam menangani pandemi Covid-19. Mantan Wali Kota Solo itu menilai, dengan informasi yang terbuka, transparan, dan akuntabel maka pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat.
Selain itu, masyarakat bisa memahami dan menghadapi pandemi dengan informasi yang baik. "Keterbukaan informasi telah mempercepat penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi," katanya.
Meski begitu, ia mengingatkan tantangan pengelolaan informasi bakal semakin besar. Sebab, digitalisasi akan mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi.
Untuk itu, pengawasan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus dilakukan secara berimbang. Di sisi lain, masyarakat juga harus menjaga pemerolehan informasi yang akurat, berkualitas, dan edukatif.
Ia juga mengajak masyarakat untuk semakin cerdas dan kritis dalam memilih dan menyikapi informasi. Sementara, regulator dan pengawas harus lebih kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Dengan perbaikan dan penataan ekosistem Jokowi meyakini industri penyiaran Indonesia akan semakin kuat dan tangguh. " Serta semakin diminati masyarakat dengan tampilan dan konten yang semakin berkualitas dan mencerdaskan," kata Jokowi.
