Pemerintah Izinkan Salat Tarawih & Ied di Luar Rumah Secara Terbatas

Pemerintah membolehkan masyarakat menggelar ibadah bersama namun dibatasi untuk jemaah komunitas lingkungan setempat.
Image title
5 April 2021, 19:46
covid-19, salat tarawih, ied, ramadhan, virus corona, puasa
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.
Sejumlah umat muslim melaksanakan Salat Jumat, di Masjid Raya Baitul Faidzin, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/1/2021). Pemerintah membolehkan masyarakat jalankan ibadah Tarawih dan salat Ied, namun terbatas pada komunitas sekitar tempat ibadah.

Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.

Berbeda dengan tahun lalu, pemerintah mengizinkan pelaksanaan salat Tarawih secara berjamaah di masjid selama bulan Ramadhan. Namun ibadah tersebut akan dibatasi untuk komunitas setempat demi mencegah potensi penularan Covid-19.

Begitu pula salat Ied berjamaah di luar rumah yang tahun ini bisa dilakukan. Namun, jemaah harus menggelar ibadah sesama komunitas yang dikenal satu sama lain.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga mengimbau agar salat berjamaah untuk tidak terlalu lama. Ini lantaran situasi saat ini masih darurat pandemi Covid-19.

"Jadi lingkup komunitas di mana para jemaahnya sudah dikenali satu sama lain, sehingga jemaah dari luar mohon supaya tidak diizinkan (salat berjamaah)," kata Muhadjir usai rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/4).

 Muhadjir mengingatkan protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan sangat ketat saat salat. Selain itu, potensi terbentuknya kerumunan harus dihindari.

"Terutama pada saat sedang akan datang menuju ke tempat salat jamaah, baik di lapangan maupun di masjid, maupun ketika saat bubar dari salat jamaah," ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah telah melarang masyarakat untuk mudik lebaran 2021. Muhadjir mengatakan, keputusan yang berlaku 6 sampai 17 Mei 2021 itu diambil lantaran angka penularan Covid-19 masih tinggi.

Peniadaan mudik berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan masyarakat umum. Namun, aturan ini tidak berlaku untuk keadaan yang dianggap mendesak dan perlu, seperti kegiatan yang mengharuskan keluar kota.

"Kami tetap konsisten untuk melaksanakan kebijakan larangan mudik dan tengah finalisasi Permenhub tersebut yang akan diterbitkan dalam waktu dekat ini,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Minggu (5/4) dikutip dari Antara.

 

Reporter: Rizky Alika

Katadata bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 2005 2020 55). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik di sini untuk info lebih lengkapnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait