Moeldoko Temukan Masih Ada Suap dan Pungli pada Layanan Publik
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun menemukan masih ada suap dan pungutan liar (pungli) pada layanan publik. Padahal Pemerintah telah meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sejak dua tahun lalu.
Tak hanya itu, indeks persepsi korupsi pada 2020 justru melorot 3 poin dari 37 menjadi 40 lantaran masih adanya pihak-pihak di pemerintahan yang kerap melakukan rasuah. Ini yang disebut Moeldoko sebagai pekerjaan rumah ke depannya.
"Masih terjadi suap dan pungli dalam perizinan dan layanan publik, serta belum baiknya integritas sebagian oknum penegak hukum," kata Moeldoko pada acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2020-2021 yang disaksikan secara daring, Selasa (13/4).
Meski begitu, Stranas PK juga mencatatkan capaian positif. Pada 2019, Stranas PK sudah mampu membuat sektor perizinan dan tata niaga semakin cepat dan menghemat waktu hingga 5-14 hari. Kemajuan ini seiring dengan dihapusnya Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan izin gangguan.
Kemudian, penyaluran bantuan sosial yang didukung oleh Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sementara. pengadaan barang dan jasa sudah semakin transparan dan akuntabel seiring dengan penerapan e-katalog lokal di enam provinsi yakni Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Riau, DKI Jakarta, Aceh, dan Gorontalo.
E-katalog diterpakan di empat kementerian, yaitu Kementerian PUPR, Kementerian PAN-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Perhubungan. Aksi ini akan didorong di semua instansi agar semakin efisien dan akuntabel
Adapun, aksi Stranas PK 2021-2022 fokus untuk menyelesaikan akar masalah di pada beberapa sektor. Aksi tersebut ialah percepatan perizinan dan tata kelola ekspor impor serta efisiensi pengadaan barang dan jasa.
Selanjutnya, pemanfaatan NIK untuk ketepatan subsidi, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) termasuk sinkronisasi perencanaan penganggaran. Berikutnya, penguatan pengendalian internal pemerintah dan penguatan integritas aparat penegak hukum.
Moeldoko menyampaikan komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo mencegah korupsi. Pihaknya akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya untuk menciptakan pemberantasan korupsi yang sistemik, kolaboratif, dan memberikan dampak nyata. "Bagi siapapun yang masih nekat pasti akan disikat tanpa pandang bulu," ujar Moeldoko.
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, pihaknya menggunakan tiga pendekatan dalam memberantas rasuah. Pertama, pendidikan masyarakat untuk memberikan pemahaman penyebab dan bahaya korupsi. "Harapan kami ialah orang tidak mau korupsi," ujar Firli.
Kedua, pendekatan pencegahan lantaran korupsi kerap terjadi akibat adanya celah pada sistem yang dibangun. Untuk itu, ia menilai perlunya perbaikan sistem, pemanfatan informasi teknologi, dan penghindaran kontak fisik dalam transaksi. Selain itu, komisi antirasuah itu juga melakukan pendekatan penindakan.
