Total Aset Hak Tagih BLBI Rp 110,4 T, Terbesar Berasal dari Kredit
Pemerintah telah menghitung total aset hak tagih Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga Kamis (15/4) mencapai Rp 110.454.809.645.467. Dari angka tersebut, tagihan terbesar berasal dari kredit yakni Rp 101 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan secara keseluruhan ada enam jenis aset tagihan aset BLBI. Selain kredit, ada aset properti sekitar Rp 8 triliun, serta nostro (rekening uang asing) yang nilainya masih terus berubah. Lalu, ada pula aset dalam bentuk saham dan tabungan.
"Tagihan utang dari BLBI itu setelah menghitung perkembangan kurs, pergerakan saham, dan nilai-nilai properti yang dijaminkan," kata Mahfud usai menggelar rapat koordinasi Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI di kantornya, Jakarta, Kamis (15/4).
Meski begitu, Mahfud menghitung paling tidak ada 12 permasalahan yang dihadapi Satgas BLBI. Salah satu permasalahan ialah aset telah diserahkan, namun belum ditandatangani secara resmi untuk dialihkan kepada pemerintah.
Kemudian, ada pula properti yang telah diserahkan kepada pemerintah. Namun, properti tersebut digugat oleh pihak ketiga sehingga jaminan tersebut tidak bisa digunakan. "Jadi pidananya masih ada karena penipuan," ujar dia.
Mahfud pun meminta kepada obligor kasus BLBI untuk sukarela menyerahkan utangnya kepada negara setelah Mahakamah Agung memutuskan kasus ini masuk ranah perdata. Pemerintah juga telah memiliki catatan pihak obligor yang wajib membayar utang dalam kasus BLBI.
"Akan sangat baik kalau secara sukarela datang ke pemerintah atau Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Karena kasus di MA sudah selesai," ujarnya.
