Satgas Perketat Mudik karena Masih Ada Masyarakat Mau Pulang Kampung
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memperketat syarat perjalanan pada sebelum dan sesudah berlakunya larangan mudik. Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pengetatan perjalanan ini dilakukan lantaran masih ada masyarakat yang tetap ingin pulang kampung sebelum dan sesudah 6-17 Mei 2021.
Pengetatan perjalanan itu tertuang dalam Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 21 April 2021. Dengan demikian, pelaku perjalanan pada periode 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021 memerlukan surat tanda negatif Covid-19
"Masih ada sekelompok masyarakat hendak pergi mudik pada H-7 dan H+7 pada pemberlakuan mudik Idul Fitri," kata Wiku saat konferensi pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (22/4).
Temuan tersebut berdasarkan survei pascapenetapan peniadaan mudik saat Lebaran 2021 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan. Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan masih ada 11 persen responden tetap akan mudik meski dilarang.
Pemerintah memahami, mudik merupakan tradisi yang sangat melekat pada masyarakat. Namun, jika masyarakat nekat pulang ke kampung halaman pada masa pandemi akan sangat membahayakan kelompok lanjut usia. "Apalagi dalam tradisi ini, interaksi fisik seperti jabat tangan berpotensi menjadi titik awal penularan Covid-19," ujar Wiku.
Wiku mengatakan lansia merupakan populasi yang mendominasi kematian dengan capaian 48,3 persen dari total kematian. Oleh sebab itu Pemerintah meminta masyarakat untuk menahan keinginan mudik serta bersilaturahmi secara virtual.
Selain itu, pemerintah meminta seluruh operator telekomunikasi untuk menyediakan layanan komunikasi yang berkualitas dan terjangkau. "Sehingga masyarakat yang ingin silaturahmi virtual bisa melakukan dengan baik," kata Wiku.
