Kabar Kejanggalan Tes Kebangsaan Pegawai KPK yang Memicu Kritik
Sejumlah kritik bermunculan usai beberapa pegawai hingga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tak lolos tes wawasan kebangsaan untuk alih status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari yang mengatakan ketentuan tes sebenarnya tak diatur dalam Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019. Ujian ini merupakan kehendak pimpinan KPK lewat peraturan komisi.
"Sehingga secara administrasi menjadi bermasalah," kata Feri dalam keterangannya, Selasa (4/5) seperti dikutip dari Antara.
Tak hanya itu, ia telah mendapatkan informasi substansi pertanyaan yang dinilai janggal. Salah satunya pertanyaan terkait Front Pembela Islam (FPI) dan pendapat pegawai terkait program pemerintah.
Hal ini disebutnya mengada-ada lantaran pegawai secara etik tak boleh berurusan dengan perdebatan politik. "Mereka juga tidak boleh menunjukkan dukungan karena bisa saja program terkait korupsi," kata Feri.
Sedangkan Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, ketidaklulusan sejumlah pegawai itu merupakan wajah buruk komisi antirasuah di bawah komando Firli Bahuri. Ini lantaran Komisioner KPK turut mengesahkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 yang memasukkan asesmen tes wawasan kebangsaan.
"Ketidaklulusan sejumlah pegawai dalam tes wawasan kebangsaan telah dirancang sejak awal sebagai episode akhir untuk menghabisi dan membunuh KPK," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana seperti dikutip dari keterangannya, Rabu (5/5).
Kurnia mengatakan revisi UU KPK serta pengangkatan komisioner yang kontroversial telah melemahkan upaya pemberantasan korupsi."Alih-alih memperkuat, yang terlihat justru skenario untuk mengeluarkan KPK dari gelanggang pemberantasan korupsi di Indonesia," katanya.
Sementara, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, mengatakan tes wawasan kebangsaan tidak boleh dijadikan dalih untuk menyingkirkan pegawai yang memiliki pandangan politik berbeda dari pemerintah. Sebab, upaya itu sama saja dengan mundur ke era pra-reformasi, tepatnya pada 1990.
"Saat itu, setiap pegawai negeri harus melalui litsus atau penelitian khusus atau bersih lingkungan yang diskriminatif,” ujar dia.
Menurutnya, diskriminasi pekerja karena pemikiran dan keyakinan agama atau politik pribadi merupakan pelanggaran atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan. Hal ini dinilai melanggar hak sipil dan merupakan stigma kelompok yang sewenang-wenang.
Salah satu yang dikabarkan tak lolos tes wawasan kebangsaan adalah penyidik senior KPK Novel Baswedan. Ia mengaku telah mendengar kabar tersebut dan menganggap ada upaya menyingkirkan orang-orang berintegritas dari KPK.
"Bila info itu benar, tentu saya terkejut karena baru kali ini upaya tersebut dilakukan pimpinan KPK sendiri," kata Novel yang juga membenarkan kabar pertanyaan janggal tersebut.
Adapun Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa mengatakan, penilaian asesmen tes wawasan kebangsaan masih tersegel dan disimpan aman di gedung Merah Putih KPK. Komisi antirasuah itu akan mengumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK.
"Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK," ujar dia.
