BUMN Klaim Vaksin Sinopharm di RI Lebih Murah daripada Negara Lain

Rizky Alika
21 Mei 2021, 18:32
vaksin, bumn, sinopharm, covid-19
ANTARA FOTO/REUTERS/Akhtar Soomro/AWW/sa.
petugas kesehatan menghitung botol bekas vaksin penyakit virus corona Sinopharm (COVID-19), di Karachi, Pakistan, Rabu (28/4/2021). Kementerian BUMN mengklaim harga vaksin Sinopharm di RI lebih murah ketimbang negara lain.

Berbagai pihak menganggap vaksin Covid-19 merek Sinopharm untuk program vaksinasi Gotong Royong terlalu mahal. Namun, Juru Bicara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan harga vaksin tersebut lebih murah di Indonesia dibandingkan negara lain.

Arya menyampaikan bahwa harga vaksin Sinopharm di Tanah Air setara US$ 22,50 (Rp 322.987 dengan kurs Rp 14.355/US$) per dosis. Sementara, harga Sinopharm di India sebesar US$ 77,3, Thailand US$ 36; Hungaria US$ 36, dan Tiongkok US$ 30,57. Sedangkan harga yang lebih murah berada di Senegal yakni US$ 19.

"Kalau memang dianggap mahal, Sinopharm ini nomor dua termurah dibandingkan negara lain," kata Arya dalam sebuah webinar tentang vaksinasi, Jumat (21/5).

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 pemerintah telah mengatur harga pembelian hingga margin keuntungan dari vaksinasi Gotong Royong. Kementerian Kesehatan telah menetapkan harga pembelian vaksin sebesar Rp 321.660 per dosis. Sementara, tarif maksimal pelayanan mencapai Rp 117.910 per dosis.

Arya mengatakan penetapan harga vaksin Sinopharm dilakukan dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemerintah juga telah berembuk dengan para pengusaha terkait tarif vaksinasi.

Dia juga memastikan, program vaksinasi mandiri tidak diwajibkan kepada seluruh pengusaha. Bagi perusahaan yang tidak mampu, ia menyarankan untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19 yang digelar pemerintah. "Mereka tetap dilayani vaksinasi gratis pemerintah (kalau tidak ikut Gotong Royong)," ujar Arya.

Sementara, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak komersialisasi vaksin Gotong Royong serta meminta pemberian vaksin gratis untuk buruh. Apalagi menurut mereka kemampuan para pengusaha juga terbatas di kala pandemi. 

"Program vaksinisasi berbayar yang dikenal dengan nama vaksin Gotong Royong, sekalipun biaya vaksinasi dibayar oleh pengusaha, dikhawatirkan akan terjadi komersialisasi vaksin," kata Presiden KSPI Said Iqbal seperti dikutip dari keterangan pers, Jumat (21/5).

Ia memperkirakan, jumlah yang mampu membayar vaksin tidak lebih dari 10% dari total perusahaan di Indonesia. Oleh sebab itu Said meminta pemerintah menyiapkan tambahan anggaran untuk menopang program vaksinasi Gotong Royong kepada buruh. 

Terlebih, perusahaan masih menghadapi risiko ledakan pemutusan hubungan kerja, pengurangan upah buruh, dan resesi ekonomi. Oleh karenanya, biaya vaksin Gotong Royong diperkirakan memberatkan perusahaan. “Maka ujung-ujungnya akan keluar kebijakan pemerintah bahwa setiap pekerja buruh harus membayar sendiri biaya vaksin gotong royong," ujar dia.

 

Advertisement
Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait