Rapat dengan DPR, Prabowo Ungkap Alasan Anggaran Jumbo Alutsista

Prabowo Subianto menjelaskan rencana pinjaman untuk membiayai pengadaan alutsista tersebut masih dalam pembahasan.
Ameidyo Daud Nasution
2 Juni 2021, 20:53
prabowo, alutsista, 1.750 triliun, tni. dpr
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/NZ.
Menhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Rapat tersebut beragendakan pembahasan anggaran dan rencana pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang menelan anggaran hingga Rp1.750 triliun.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto buka suara mengenai hal yang dibahas dirinya dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada rapat kerja yang digelar pada Rabu (2/6). Ia menjelaskan rencana induk pertahanan RI dan anggaran tahun 2022.

Prabowo menjelaskan banyak alat utama sistem senjata alias alutsista RI mendesak diganti karena telah berusia tua. Rencana tersebut juga masih dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Kebutuhan sangat penting dan kami bersiap menghadapi dinamika lingkungan yang berkembang pesat,” kata Prabowo usai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/6) seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya ramai beredar dokumen rancangan Peraturan Presiden yang berisi rencana belanja alutsista senilai US$ 124,9 miliar atau setara Rp 1.750 triliun hingga 2024 mendatang. Meski demikian Prabowo tak menjelaskan banyak dan hanya menyampaikan bahwa rencana pinjaman luar negeri untuk pengadaan masih dalam pembahasan.

Advertisement

Pembiayaan pengadaan peralatan tersebut akan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pinjaman luar negeri. Anggaran tersebut terdiri dari US$ 79 miliar untuk pengadaan senjata, pembayaran bunga US$ 13,3 miliar, dan dana pemeliharaan US$ 32,2 miliar.

Namun Kementerian Pertahanan akan mengusut pihak yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen rancangan Perpres tersebut. Mereka menyatakan dokumen perencanaan tersebut adalah bagian dari rahasia negara sehingga penyebarnya akan dicari.

“Kami sesalkan ada pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut alat politik untuk mengembangkan kebencian dan gossip dengan nuansa kecemburuan politik,” kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak, Senin (31/5).

Dia juga menjelaskan bahwa biaya pengadaan tak akan membebani anggaran negara lantaran mengandalkan pinjaman. Adapun utang yang diberikan dalam tenor panjang serta bunga yang kecil.

Pembayaran utang tersebut akan menggunakan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan tiap tahun. “Dengan asumsi alokasi anggaran Kemenhan di APBN konsisten 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan,” kata Dahnil.

Reporter: Antara
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait