Cegah Kriminalisasi, Jokowi Minta Revisi Empat Pasal "Karet" UU ITE

Pemerintah akan merevisi Pasal 27, 28, 29, dan 36 UU ITE. Revisi yang dilakukan mencakup enam permasalahan, salah satunya ujaran kebencian
Image title
8 Juni 2021, 18:50
uu ite, mahfud, digital, undang-undang, hukum
ANTARA FOTO/Umarul Faruq/aww.
Menko Polhukam Mahfud MD memberi sambutan saat acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama rencana pembangunan lapas baru di Gedung Gradika, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin (3/5/2021). Mahfud mengatakan pemerintah akan merevisi empat pasal UU ITE untuk cegah kriminalisasi.

Presiden Joko Widodo meminta revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) segera diproses. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pun mengatakan, perubahan akan dilakukan pada empat pasal UU tersebut yang menimbulkan multitafsir atau pasal karet.

Pemerintah sepakat untuk melakukan revisi terbatas pada empat pasal UU ITE, yaitu Pasal 27, 28, 29, 36, dan 45C. Revisi dilakukan untuk menghilangkan kriminalisasi yang kerap dialami oleh masyarakat sipil.

"UU ITE akan dilakukan revisi terbatas yang menyangkut substansi. Ada empat pasal yang akan direvisi," kata Mahfud di kantornya, Selasa (8/6).

 Revisi yang dilakukan mencakup enam permasalahan, salah satunya ujaran kebencian. Tim pengkaji aturan akan menambahkan frase "mendistribusikan dengan maksud diketahui umum" sehingga memperjelas maksud dari ujaran kebencian.

Advertisement

Selain itu, tim pengkaji aturan akan memperjelas definisi kebohongan, memperjelas aturan perjudian daring, kesusilaan daring seperti penawaran seks daring, fitnah, dan penghinaan.

Mahfud pun memastikan bahwa pemerintah tidak akan mencabut UU ITE tersebut. Sebab, regulasi itu diperlukan untuk mengatur lalu lintas komunikasi pada dunia digital.

Revisi itu dilakukan dengan menggandeng 55 orang yang berasal dari berbagai instansi dan profesi. Beberapa di antaranya ialah Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, para pelapor terjadinya tindak pidana, para korban, aktivis, akademisi, anggota DPR, hingga partai politik.

Selain itu, ada pula Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan rancangan UU akan melalui proses legislasi oleh Kemenkumham.

Selain itu, pemerintah akan segera meluncurkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga kementerian/lembaga terkait pedoman penafsiran UU ITE. Mahfud mengatakan, SKB tersebut akan ditandatangani oleh Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kejaksaan Agung paling lambat pada pekan depan.

Menurutnya, pedoman tafsir tersebut akan digunakan selagi menunggu revisi UU ITE rampung. "Sambil nunggu revisi UU, SKB itu bisa jadi pedoman agar tak terjadi kesewenang-wenangan baik di pusat dan daerah," ujar dia.

Sebelumnya, Tim Pengkaji Revisi UU ITE menyebutkan wacana penambahan ayat baru dalam Pasal 27 Ayat 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan berupaya memperdalam usulan tersebut serta mengusulkan untuk melindungi ranah privat, seperti konten untuk konsumsi pribadi.

Dengan demikian, pemilik konten untuk ranah pribadi yang tidak sengaja tersebar oleh pihak lain, tidak akan dikenakan Pasal 27 Ayat 1 tersebut. "Jadi seharusnya yang kena, orang yang menyebarkan konten," ujar Kabid Materi Hukum Publik Kemenkopolhukam Dado Achmad Ekroni dalam diskusi yang disiarkan melalui YouTube ICJR.ID, Selasa (20/4).

Saat ini, Pasal 27 Ayat 1 mengancam pidana kurungan enam tahun bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan di muka umum, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Meski begitu, Dado mengakui usulan rumusan pasal tersebut masih memiliki sejumlah unsur yang sama dengan aturan yang saat ini berlaku. "Tim kami dan narasumber melihatnya perlu direvisi, jangan dihapus," kata Dado.

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait