Firli Mangkir dari Panggilan Komnas HAM, MAKI Akan Uji Materi UU HAM

Pasal yang akan diuji adalah kewenangan Komnas HAM dalam memanggil seseorang terkait aduan dugaan pelanggaran HAM
Rizky Alika
10 Juni 2021, 14:24
kpk, komnas ham, ham, hukum
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.
Kaus hitam bertuliskan 'Berani Jujur Pecat' dipakai oleh sejumlah perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) usai audiensi dengan Komisioner Komnas HAM di Jakarta, Senin (24/5/2021). MAKI akan ajukan uji materi UU HAM usai pimpinan KPK mangkir dari panggilan Komnas HAM.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah mangkir dari panggilan Komnas HAM. Untuk itu, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) akan mengajukan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM guna menguji efektifitas komisi tersebut.

Adapun, uji materi akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada pekan depan. "MAKI mengajukan uji materi UU HAM dengan maksud menguji efektivitas Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan wewenangnya," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Kamis (10/6).

Salah satu yang akan diuji adalah kewenangan Komnas HAM dalam memanggil seseorang terkait aduan dugaan pelanggaran HAM. Adapun, bahan uji materi yang diatur pada UU 39/1999 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya Pasal 89 Ayat (3) huruf c.

Pasal tersebut berbunyi, Komnas HAM berwenang melakukan pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.

Lalu, Pasal 94 Ayat (1) UU 39/1999 yang berbunyi pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.

Kemudian, Pasal 95 UU 39/1999 yakni apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan pengadilan untuk memanggil paksa.

"Pasal-pasal di atas berlaku terhadap semua WNI, instansi pemerintah, dan badan hukum swasta, kecuali terhadap Ketua KPK Firli Bahuri dan atau Pimpinan KPK lainnya," kata Boyamin menyindir para pimpinan yang tak memenuhi panggilan Komnas HAM.

Semestinya, panggilan Komnas HAM berlaku bagi semua WNI tanpa kecuali. Oleh karena itu, penolakan Firli atas panggilan Komnas HAM merupakan bentuk imunitas atau kekebalan istimewa sehingga perlu diatur khusus dalam UU HAM.

Ia memastikan, uji materi ini tidak bermaksud memberikan hak istimewa kepada Firli. "Namun jika uji materi ini dikabulkan, maka menunjukkan bahwa Firli adalah orang istimewa sehingga perlu diberi kekebalan dari panggilan Komnas HAM," ujar dia.

Sebelumnya, KPK mangkir dari panggilan Komnas HAM pada Selasa (8/6). Plt Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, para pimpinan ingin mendapatkan penjelasan terkait pemangilan tersebut.

Menurutnya, hal tersebut penting agar KPK bisa menyampaikan data dan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Para pimpinan menganggap pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, dan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021.

"KPK ingin memastikan terlebih dulu pemeriksaan dugaan pelanggaran HAM apa, terkait pelaksaan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN," kata Ali kepada wartawan, Rabu (9/6).

 

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait