Vonis 10 Tahun Pinangki Dipangkas, ICW Minta Kejagung Ajukan Kasasi

ICW juga meminta KPK melakukan supervisi atas kasus suap yang menyeret Pinangki dan Joko Tjandra
Image title
15 Juni 2021, 15:16
Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pinangki, jaksa, djoko tjandra, icw, korupsi
ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww.
Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani sidang Pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (18/1/2021). Sidang yang beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan terdakwa atas tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum tersebut ditunda dengan alasan terdakwa menghadiri pemakaman orang tuanya dan akan dilanjutkan pada Rabu (20/1).

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi empat tahun penjara dalam kasus suap yang juga menyeret Joko Tjandra. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, putusan banding tersebut telah merusak akal sehat publik lantaran Pinangki telah melakukan tiga kejahatan sekaligus.

ICW juga meminta Kejaksaan Agung mengajukan kasasi terhadap putusan pengadilan tersebut. Selain itu, Mahkamah Agung juga diminta mengawasi proses kasasi tersebut.

Bukan tanpa sebab Pinangki dianggap terbukti menerima suap, melakukan pencucian uang, dan pemufakatan jahat. Oleh sebab itu ICW meminta hukuman yang lebih berat yaitu 20 tahun atau seumur hidup. 

Sebab, kejahatan Pinangki dilakukan saat ia menyandang status jaksa yang merupakan penegak hukum. Hal ini semestinya merupakan alasan utama untuk memberatkan hukuman.

"Publik sudah bisa mengatakan bahwa putusan banding Pinangki telah merusak akal sehat publik," kata Kurnia dalam keterangan yang diterima Katadata, Selasa (15/6).

Mereka menganggap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut memperlihatkan lembaga kekuasaan kehakiman tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi. Hal ini juga telah tampak jelas dalam tren pemantauan persidangan yang dilakukan ICW.

Dari data ICW, rata-rata hukuman koruptor sepanjang tahun 2020 hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Dengan kondisi ini, Mahkamah Agung (MA) pun akhirnya menjadi sorotan.

ICW juga menagih janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi atas perkara tersebut. Sebab, KPK pernah mengeluarkan surat perintah supervisi. Namun alih-alih menjadi agenda prioritas, pimpinan komisi antirasuah tengah sibuk dengan hal lain seperti polemik tes wawasan kebangsaan. 

ICW juga melihat ada beberapa kelompok yang belum diusut oleh Kejaksaan Agung dalam kasus ini, salah satunya klaster penegak hukum. Ini lantaran besar kemungkinan Pinangki bergerak sendiri untuk melakukan kejahatan bersama dengan Djoko Tjandra.

Untuk itu, ICW merekomendasikan agar Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas MA menelusuri kejanggalan di balik putusan tersebut. Mereka ICW khawatir hukuman Pinangki dikurangi kembali, bahkan bisa dibebaskan bila tak ada pengawasan.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, pemangkasan hukuman terhadap Pinangki telah mencederai rasa keadilan masyarakat. "Karena jaksa yang seharusnya menangkap Djoko Tjandra malah berusaha membantu Djoko Tjandra," katanya. Seperti ICW, ia pun berharap, Kejaksaan Agung segera mengajukan Kasasi ke MA demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sementara, Juru Bicara KY Miko Ginting berdalih, basis peraturan perundang-undangan yang ada membuat KY tidak diberikan kewenangan untuk menilai benar atau tidaknya suatu putusan, termasuk putusan terhadap Pinangki.

"Namun, KY berwenang apabila terdapat pelanggaran perilaku dari hakim, termasuk dalam memeriksa dan memutus suatu perkara," kata Miko.

Menurutnya, UU yang berlaku saat ini memberikan kewenangan bagi KY untuk menganalisis putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk rekomendasi mutasi hakim. Putusan yang dianalisis harus sudah berkekuatan hukum tetap dan tujuannya untuk kepentingan rekomendasi mutasi.

Keresahan publik terhadap putusan Pinangki sebenarnya bisa dituangkan dalam bentuk eksaminasi publik oleh perguruan tinggi dan akademisi. Dari situ, analisis yang cukup objektif dapat diperoleh dan menyasar pada rekomendasi kebijakan.

Ia menegaskan, peraturan perundang-undangan memberikan batasan bagi KY untuk tidak menilai benar atau tidaknya suatu putusan. "KY hanya berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran perilaku hakim," ujar dia.

 

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait