Ahli Epidemiologi Minta Pembatasan Kegiatan Diperketat di Seluruh Jawa
Pemerintah memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro demi menekan Covid-19. Epidemiolog menilai pengetatan tersebut tidak maksimal sehingga kasus corona diperkirakan masih akan meningkat.
Sebagaimana diketahui, pemerintah memperketat sejumlah aktivitas masyarakat dengan membatasi jam operasional hingga menutup fasilitas umum di zona merah. Namun Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai pengetatan tidak bisa hanya dilakukan di Jakarta atau Yogyakarta saja.
Saat ini sejumlah pihak mulai menyuarakan adanya pembatasan lebih ketat seperti karantina wilayah demi memutus penularan corona. Bahkan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono sempat menyuarakan lockdown.
Sedangkan PPKM yang lebih ketat berlaku bagi wilayah zona merah di Indonesia. Meski demikian, Dicky menyarankan pembatasan bukan saja berlaku di zona dengan penularan tinggi namun di wilayah yang lebih luas demi memutus rantai corona.
"Harus se-Jawa. Dan itu pasti berat karena banyak persiapan ongkos sosial, politik, ekonomi," ujar dia kepada Katadata.co.id, Senin (21/6).
Dia juga memahami adanya kesulitan pemerintah sulit dalam menentukan PPKM atau lockdown secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran. Namun, opsi tersebut tetap perlu disiapkan lantaran pengetatan diperlukan saat situasi darurat.
Sebagai contoh, pengetatan kegiatan masyarakat bisa dilakukan dengan membatasi jam operasional mal dan restoran hingga pukul 17.00. "Serta aktivitas masyarakat betul-betul dipilh mana yang esensial untuk kebutuhan publik," ujar Dicky.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kemampuan deteksi kasus Covid-19 dengan menambah kapasitas pengetesan dan penelusuran. Tanpa hal ini, pembatasan aktivitas masyarakat menjadi tidak efektif.
